SEMARANG- Jawa Tengah masih kekurangan 50.156 guru atau pengajar untuk tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kekurangan tersebut baru diatasi sebagian dengan mengangkat guru bantu.

Menurut Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Drs Sudharto MA, kebijakan adanya guru bantu oleh pemerintah tersebut sebenarnya hanya bersifat sementara, sehingga jenjang karirnya menjadi tidak jelas.

Data PGRI Jateng menyebutkan, keberadaan guru bantu baru ada 22.900 orang, sedang kekurangannya saat ini ditutup dengan guru wiyata bakti dan guru kontrak atas kebijakan sekolah masing-masing. Ketidakjelasan karir guru bantu, menurut Sudharto, bisa dilihat dari jenjang karir yang tidak definitif dan kesejahteraannya yang masih disamakan dengan buruh.

Nasib guru bantu dan kekurangan guru di Jateng tersebut merupakan salah satu agenda dalam Konfrensi Provinsi (Konprov) PGRI Jateng ke-19 yang akan berlangsung Jumat (23/4). ''Saya sangat prihatin atas kondisi mereka,'' katanya.

Menurut Sudharto, Konprov PGRI yang akan dihadiri oleh Gubernur Jateng, Pengurus Besar (PB) PGRI, seluruh pengurus cabang PGRI, utusan PGRI kabupaten/kota, utusan PGRI provinsi, badan penasihat, dan pengurus anak lembaga PGRI selain membicarakan kepengurusan untuk lima tahun kedepan, juga akan membahas upaya kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN yang merupakan amanat UUD 1945.

Sudharto menambahkan, gaji guru bantu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, sehingga tidak memungkinkan guru bisa meningkatkan kualitas mengajar dengan membaca buku. ''Tidak mungkin guru dengan gaji setingkat upah minimum regional (UMR) bisa memenuhi kebutuhan informasi (ilmu) lebih awal dengan membeli buku karena gajinya habis untuk memenuhi kebutuhan pokok,'' katanya.

Akibat kekurangan akses informasi guru menjadi tidak percaya diri mengajar di kelas, padahal otoritas guru SD dan SMP saat ini masih tinggi. (wid-83)