SEMARANG-Rektor IKIP PGRI Semarang Drs Sulistiyo MPd memperkirakan pada 2004 ini akan terjadi ketidaklulusan massal di beberapa daerah.

Bahkan angkanya bisa mencapai 40% terutama di sekolah-sekolah swasta. Sebab, disinyalir banyak sekolah swasta yang asal berdiri. Lagi pula kebanyakan sarana dan prasarananya terbatas serta sejumlah siswanya adalah mereka yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri dan swasta yang baik.

Dia mengatakan hal itu ketika membuka lomba baca puisi SLTA se-Jateng dalam rangka peringatan tokoh penyair Chairil Anwar yang diadakan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra di kampus IKIP PGRI Jl Lontar 1Semarang, Rabu (21/4). PR III Drs Maryanto menjelaskan, juara 1, 2 dan 3 lomba tersebut adalah Nien Nurul Rita (SMA Negeri 3 Tegal), M Nurul Huga (SMA NU 1 Penawaja, Tegal) dan Onny Sugeng P (SMA Negeri IV Surakarta) Juara harapan 1, 2 dan 3 Amelia Sari Budi P (SMU 1 Pemalang), M Taufik (MAN Kendal) dan Mistakus Surul (SMA 1 NU Tegal).

Sulistiyo mengatakan, kebijakan pemerintah yang meminimalisasi nilai kelulusan bagi SMP dan SMA pada angka 4,01 merupakan kebijakan parsial. Karena tak dibarengi langkah-langkah meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. ''Banyak guru swasta yang kesejahteraannya sangat memprihatinkan, sehingga semangat mengembangkan dirinya menjadi lemah. Bahkan guru swasta seringkali tidak tersentuh pembinaan profesionalismenya oleh Dinas Pendidikan. Padahal, pemerintah juga bertanggung jawab mengurusi guru negeri maupun swasta dan ini merupakan amanat undang-undang,'' ujarnya.

Mendesak

Karena itu, Sulistiyo mendesak pemerintah untuk menata kembali sistem perguruan, lembaga penghasil guru, perekrutan, pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru.

Sebutan guru tidak tetap, guru bantu, kontrak dan wiyata bakti merupakan sebutan yang menyakitkan. ''Dan ini bukti dan merupakan indikator bahwa perlakuan terhadap guru sangat memprihatinkan dan menyakitkan.''

Rektor IKIP PGRI itu menyarankan katagori guru sebaiknya ada dua saja, yaitu guru tetap dan guru sementara. Guru-guru negeri yang tak memenuhi persyaratan harus diganti dengan yang potensial dan statusnya masih sementara.

Secara terpisah, Ketua PGRI Jateng Drs H Sudharto MA juga menilai kebijakan menaikkan nilai Ebtanas dari 3,01 menjadi 4,01 bagi lulusan SMP dan SMU sebagai kebijakan yang tidak realistik, meskipun itu bertujuan meningkatkan mutu kelulusan.

Jika kebijakan itu tetap dipaksakan berarti pemerintah dalam hal ini Mendiknas mengabaikan faktor objektif di lapangan dan kondisi riil. (E1- 73)