SALAH satu isu penting yang patut menjadi perhatian saat ini adalah mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang memprihatinkan. Belum ada upaya serius dan komprehensif dari pemerintah untuk mengatasi masalah itu.

Padahal tren pada saat ini dan beberapa tahun ke depan adalah persaingan yang makin ketat tidak hanya antarsumber daya lokal, tetapi kita pun harus bersiap menghadapi serbuan SDM dari luar negeri yang akan masuk dalam jumlah lebih besar.

Banyak faktor yang menjadi penyebab persoalan tersebut. Uraian berikut memberi gambaran mengenai keburaman kondisi SDM kita dan beberapa kontribusi pemikiran dalam membantu memberi solusi terhadap masalah itu.

Beberapa waktu lalu United Nations for Development Program (UNDP) mengeluarkan laporan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang mencakup 175 negara.

Laporan itu menyebutkan, IPM Indonesia merosot dari angka 0,684 menjadi 0,682. Hal itu menyebabkan peringkat turun dari posisi 110 menjadi 112 dari 175 negara yang disurvei. Posisi itu masuk kategori sedang.

Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maka posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, Kamboja, dan Laos.

Kenyataan itu sangat ironis, terutama jika dikaitkan dengan upaya dan kegiatan pembangunan nasional yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Apa yang salah? Menneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyampaikan autokritik menarik.

Menurut pendapat dia, hasil yang didapat Indonesia mencerminkan ada kegagalan pemilihan serta penerapan konsep dan paradigma pembangunan nasional. Selama ini negara kita hanya terfokus kepada pembangunan ekonomi an sich dan kurang memperhatikan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Berpuluh-puluh tahun Indonesia hanya asyik terbuai oleh statistik pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan berbagai indikator makro lainnya, namun kurang memperhatikan aspek pemerataan secara riil. Pembangunan ekonomi sejauh ini hanya mampu menghasilkan manusia yang mempunyai watak egois, kurang bermoral, dan mempunyai kepedulian yang sangat rendah terhadap sesama.

Barangkali ada baiknya para pengambil keputusan mencermati dan mengkaji kembali konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana pernah dilontarkan oleh Emil Salim.

Konsep tersebut pada intinya menegaskan pembangunan nasional yang ideal adalah pembangunan yang berpusat pada manusia. Artinya, manusia Indonesia benar-benar harus diposisikan sebagai subjek, bukan objek pembangunan sebagaimana yang terjadi selama ini.

Konsep itu mirip dengan yang disampaikan oleh Amartya Sen, nobelis ekonomi dari India. Dengan bahasa lain, dia mengatakan, musibah kelaparan dan kemiskinan yang terjadi di berbagai negara faktor penyebab utamanya bukanlah karena ketiadaan stok pangan melainkan sebenarnya lebih karena kurang akses memperoleh makanan tersebut.

Sebagai perbandingan bisa diambil kasus China. Meski beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonominya tergolong fenomenal, kenyataannya masih terdapat banyak kasus kelaparan yang terjadi di Negeri Tirai Bambu itu.

Stok makanan di China melimpah, namun karena akses untuk memperoleh makanan bagi penduduk kurang baik, musibah tersebut tetap terjadi. Bukti empiris itu sekaligus menegasikan teori Malthus yang menyebutkan, pada saat tertentu bencana kelaparan akan terjadi karena ada ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan suplai makanan.

Pendapat Amartya Sen juga diperkuat oleh dugaan Joseph Stiglitz, pemenang Nobel bidang ekonomi 2002. Dia mengemukakan, pertumbuhan ekonomi dalam batas tertentu kadang-kadang tidak berarti apa-apa bagi orang miskin sehingga perlu konsep pembangunan yang benar-benar berpihak kepada mereka.

Delapan Tujuan

Laporan UNDP mengungkapkan, ada delapan Tujuan Pembangunan Milenium/Millenium Development Goals (MDG) yang ditargetkan akan tercapai pada 2015.

Delapan tujuan pembangunan tersebut adalah (1) menghapuskan kemiskinan absolut dan kelaparan sampai separo dari jumlah yang ada saat ini, (2) mencapai pendidikan dasar yang universal bagi semua anak perempuan dan laki-laki, (3) mendorong kesetaraan gender di semua tingkat pendidikan dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian bayi dan anak hingga dua pertiga dari jumlah yang ada saat ini, (5) meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi sampai tiga perempat jumlah angka kematian ibu hamil dan melahirkan, (6) memberantas HIV/AIDS dan penyakit-penyakit infeksi penyebab utama kematian, (7) menjamin keberlanjutan lingkungan dengan memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai program dan kebijakan negara, serta (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan dengan mengembangkan sistem perdagangan terbuka dan keuangan berbasis hukum, teratur, tidak diskriminatif.

Tujuan Pembangunan Milenium sebagaimana disampaikan di atas merupakan penjabaran dari KTT Milenium yang kemudian dimatangkan lagi dalam pertemuan tingkat tinggi delapan negara maju (G8) di Evian, Prancis pada akhir 2003.

Paparan program dalam MDG tentu saja merupakan konsep ideal, namun dalam implementasinya diperkirakan akan banyak menemui kendala di lapangan. Erna Witoelar yang merupakan partnership for government reform berpandangan, MDG kemungkinan sulit tercapai sesuai dengan jadwal.

Salah satu penyebabnya adalah karena banyak yang menyikapi sebagai suatu proyek yang pendanaannya dari negara donor dan penanganannya lebih banyak diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah bantuan finansial yang disediakan oleh negara donor biasanya disertai berbagai persyaratan yang pada akhirnya justru memberatkan negara penerima bantuan.

Sudah lazim diketahui, negara donor sering memasukkan agenda tersembunyi terhadap negara yang dibantu. Belum lagi ada kewajiban finansial bagi negara penerima untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya yang pada level tertentu sebenarnya sangat memberatkan.

Seorang aktivis LSM melaporkan ada sebuah skim bantuan bernilai x rupiah, tetapi setelah dikalkulasi total pengembalian beserta bunganya oleh negara penerima, nilainya tiga kali lipat dari jumlah bantuan yang diberikan.

Jargon yang berbunyi there is no such free lunch atau tidak ada makan siang yang gratis menjadi pegangan utama bagi negara donor.

Karena itu dalam upaya menyukseskan agenda dalam MDG, langkah terpenting adalah mengurangi faktor ketergantungan negara-negara anggota pada negara donor. MDG harus disikapi sebagai sebuah capacity building termasuk kapasitas mengurangi ketergantungan dan peningkatan pada kapasitas internal membantu diri sendiri.

Program tersebut hendaknya mampu memberi pilihan lebih banyak kepada setiap individu dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.

Kita semua harus berbesar hati menyikapi laporan yang diterbitkan UNDP tersebut. Laporan tadi merupakan fakta yang mengonfirmasi kekurangan kita dalam melakukan proses pembangunan nasional selama ini.

Karena itu, pemerintah sebaiknya memberikan fokus perhatian yang lebih besar terhadap berbagai program dalam MDG dan tidak melulu berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Agenda yang ada dalam MDG adalah agenda Indonesia juga dan hasil yang dicapai merupakan potret nyata kualitas manusia Indonesia.(53j)

- Riwi Sumantyo SE ME, dosen Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.