KARANGASEM- Seluruh anggota DPRD Surakarta akhirnya sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta H Slamet Suryanto Tahun Anggaran 2003.

Di akhir rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Alqaf Hudaya, tak satu pun anggota legislatif menolak pansus saat ditawarkan dua alternatif, apakah dibahas melalui komisi atau melalui pansus.

Persiapan untuk mencermati laporan pertanggungjawaban Wali Kota melalui pansus, tampaknya sudah dilakukan secara matang. Terbukti, nama-nama anggota DPRD termasuk tim pansus sudah dibuat. Pansus yang diketuai Ketua DPRD Bambang Mudiarto itu beranggotakan 22 orang.

"Tinggal menunggu tanda tangan ketua DPRD, maka tim pansus sudah jadi," kata Ipmawan Muhammad Iqbal, salah seorang anggota Tim Pansus seusai rapat paripurna jawaban Wali Kota Surakarta atas pemandangan umum anggota DPRD tentang laporan pertanggungjawaban Wali Kota.

Hampir seluruh anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna, kemarin menilai jawaban Wali Kota tidak mendasar. Ketidakpuasan atas jawaban Wali Kota tersebut agaknya menjadi salah satu penyebab dibentuknya pansus.

"Yang perlu diluruskan, pansus itu bukan suatu hal yang luar biasa. Dengan pansus, kami berharap persoalan yang ada di Solo bisa dicermati lebih mendalam. Kalau dilihat jawaban yang disampaikan Wali Kota tadi, tidak seperti yang diharapkan. Hanya begitu-begitu saja, banyak pertanyaan fraksi yang tidak terjawab sama sekali," kata anggota FPDI-P KP Satrio Hadinagoro.

HM Sahil Al Hasni, seorang anggota FPAN juga mengungkapkan pernyataan senada. Begitu pula Darsono SE, anggota Fraksi Pembaharuan dan Drs Agus Priyono dari FPDI-P.

"Apa yang disampaikan Wali Kota tadi masih mengambang, tidak menyentuh pada persoalan yang sebelumnya kami tanyakan. Karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan pansus," kata Sahil.

Saat disinggung tudingan Wakil Wali Kota J Suprapto mengenai munculnya bargaining terkait dengan tanggapan Dewan atas laporan pertanggungjawaban Wali Kota, dibantah Satrio. "Justru melalui pansus, kami ingin membuktikan bahwa tidak ada bargaining apa pun dalam menanggapi laporan pertanggungjawaban Wali Kota. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya," elak Satrio.

H Husein Syifa' SE dari PKB mengemukakan, tudingan Wawali justru merupakan satu bentuk koreksi terhadap lembaga Dewan, mengingat Wawali sebelumnya juga anggota DPRD.

"Tudingan itu bukan masalah. Pansus bukanlah sebagai sarana how to get something seperti anggapan yang beredar selama ini. Justru melalui pansus, kami akan membuktikan bahwa tidak ada bargaining seperti yang dituduhkan."

Cermati Persoalan

Melalui pansus, jelas Satrio, DPRD akan mencermati seluruh persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Antara lain hunian liar, pedagang kaki lima, dana ABT (anggaran biaya tambahan), reklame, dan persoalan lain.

Sementara itu Wali Kota H Slamet Suryanto memaklumi rencana DPRD membuat pansus guna menanggapi laporan pertanggungjawabannya. "Itu kan sudah menjadi keputusan Dewan, jadi tidak masalah," kata Wali Kota seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD.

"Lagi pula saat ini kan pemilu sudah usai, jadi ada yang masih jadi, ada pula yang tidak."

Ada hubungannya soal bargaining? Disinggung demikian, Wali Kota langsung mengelak. "Oh tidak, tidak ada hubungannya," kata dia seolah meralat komentar sebelumnya. (G13-80s)