JAKARTA-Beroperasi sejak hari pencoblosan, 5 April 2004 lalu, operasional Pusat Tabulasi Perhitungan Suara Nasional (PTPSN) yang menghabiskan dana sekitar Rp 200 miliar secara resmi ditutup Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, Senin malam pukul 19.30 WIB.

Menyusul penutupan Pusat Tabulasi yang beroperasi di Hotel Borobudur Jakarta itu, ratusan layar komputer baik untuk data, maupun komputer bagi wartawan dalam dan luar negeri dihentikan operasinya.

Semula penutupan tersebut akan dihadiri Menko Polkam ad interim Mendagri Hari Sabarno. Namun hingga acara penutupan usai, dia tidak muncul. Satu-satunya pejabat yang hadir hanyalah Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Seusai penutupan Ketua Pokja Sistem Informasi Teknologi KPU Chusnul Mariyah mengatakan keterbatasan dana dan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab diakhirinya operasional PTPSN itu.

Meski demikian, menurut dia masyarakat tetap bisa mengetahui hasil perhitungan suara lewat situs HTTP://www.kpu.go.id, mengingat perhitungan suara tetap dilakukan secara manual. Artinya suara yang masuk berasal dari kecamatan langsung ke Gedung KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol.

''Kendati kegiatan di PTPSN sudah ditutup, penghitungan suara pemilu secara elektronis masih dapat diketahui dengan mengakses http://tnp.kpu.go.id. Ini karena perhitungan terus dilakukan. Sedangkan di Hotel Borobudur, pengoperasional dihentikan lebih cepat dari jadwal,'' paparnya.

Terungkap selama dua minggu hingga Senin malam, suara yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional itu tercatat 98 juta dengan rincian 91.521.153 suara yang sah dan 6.709.126 suara tidak sah. Ke-98 juta suara yang masuk itu, berasal 40.083 kecamatan yang meliputi 448.618 TPS.

Faktor Geografis

Diperoleh keterangan, sejumlah data dari beberapa daerah masih belum masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara lengkap. Malah perhitungan sementara sampai tadi malam, KPU baru menerima 62 persen suara dari seluruh daerah di Tanah Air. Belum diketahui dengan pasti kapan data itu akan masuk ke Pusat Tabulasi Nasional KPU.

Daerah yang belum mengirimkan data di antaranya Maluku, beberapa kabupaten dan kota di Nanggroe Aceh Darussalam serta Papua. Di Maluku Utara, penghitungan suara manual baru rampung 34 persen. Di mana keterlambatan itu disebabkan faktor geografis. Data 13 dari 20 kabupaten/kota yang ada di Papua juga belum masuk.

Demikian halnya dengan Kota Sabang dan Kota Semeuleu, NAD. Data kedua daerah itu belum ada yang masuk KPU. Kondisi serupa terjadi di Bengkulu. Kini KPU setempat baru menerima rekapitulasi tiga kabupaten dan kota, masing-masing Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu. Sedangkan data enam kabupaten yang belum masuk, masing-masing Kabupaten Seluma, Rejang, Lebong, Muko-Muko, Kepahyang, dan Kabupaten Kaur.

Keterlambatan di KPU Bengkulu ini menyebabkan rapat pleno untuk menentukan hasil akhir perolehan suara dan pembagian kursi anggota legislatif tertunda. Meski begitu, dia berharap rapat pleno bisa digelar Rabu pekan ini.

Di Jambi, penghitungan ulang di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan berlangsung alot. Sebab cara penghitungan antar-PPK tidak sama, terutama dalam penghitungan suara partai dan caleg, sehingga terjadi perbedaan hasil suara yang mencolok.

Di bagian lain, Ketua Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) Hadar Nafis Gumay kepada Suara Merdeka menyayangkan kondisi ini. Menurut dia, keterlambatan dan akurasi tempat penghitungan suara merupakan bagian dari kegagalan KPU dalam menyiapkan sumber daya dan infrastruktur yang ada.

Melihat hasil ini, sebagian kalangan menilai penghitungan suara di tabulasi sangat lambat. Padahal salah satu tujuan digunakannya teknologi informasi untuk mempercepat proses penghitungan suara. Tak heran bila kemudian banyak pihak yang melontarkan kritik kepada KPU. (bn-64)