PRAKIRAAN kursi legislatif DPRD Kabupaten Brebes sudah diketahui bahwa hampir 90% didominasi wajah baru. Dari 45 orang yang nanti bakal duduk di kursi legislatif, hanya enam orang muka lama. Mereka adalah para tokoh partai yang nanti akan mewarnai sepak terjang lembaga wakil rakyat. Lihat saja, nama HM Nasrudin, Drh Agus Sutrisno, dan Agung Widyantoro SH dari Partai Golkar. Kemudian, Drs H MA Nofal Najib dan H Slamet Abdullah Nuri BA dari PKB serta Sukirso BA dari PDI-P.

Nama Agung patut diperhitungkan karena manuver dalam pemilihan bupati dan wakil bupati beberapa waktu lalu. Kendati berada di fraksi kecil (Fraksi Karya Massa), ternyata dia menjadi buldoser hingga hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tertunda tiga bulan tak ditetapkan. Sayang, rekan seperjuangan Agung dalam koalisi pemilihan bupati yakni, H Muhajir M Ardian BSc kini berlenggang di DPRD I mewakili PPP daerah pemilihan Jateng 9.

Meski beberapa wajah lama masih bertengger, sejumlah muka baru sangat diharapkan masyarakat mampu mengubah peta politik dan kekuatan di lembaga tersebut. Tengok saja, PDI-P mengerahkan Ir Masruchi Bachro, Drs Agus Khairul Anwar, dan H Ilia Amin. Kemudian, PKB menampilkan Ir Nasirul Umam dan Drs Imron Adamiaji.

Bukan mustahil melihat komposisi perolehan kursi akan muncul penyeimbang di lembaga terhormat tersebut. "Ada prediksi penyeimbang perolehan kursi itu akan menjadi kekuatan penekan legislatif," kata Ketua LSM LPAP Duryani, yang ikut mengamati komposisi kursi legislatif.

Membandingkan kekuatan kursi legislatif lama dengan sekarang, eksekutif tentu harus lebih berhati-hati. Persoalannya, dalam komposisi sekarang PDI-P yang dulu mendominasi perolehan kursi (17 kursi), kini tinggal memiliki 13 kursi. Urutan kedua PKB memiliki kursi tetap 11. Golkar naik dari empat menjadi tujuh kursi, PPP naik dari tiga menjadi enam kursi. PAN dari tiga menjadi lima kursi. Partai baru yang memperoleh kursi hanya PKS, yakni tiga kursi.

Ketua DPC PPP H Muhajir M Ardian BSc mengatakan, komposisi baru PDI-P hanya dengan 13 kursi menandakan tak ada lagi mayoritas di DPRD. Ini sangat berbahaya manakala fraksi lain berkoalisi dengan menempuh voting. Menurut pengamatan Muhajir, gejala kurang harmonis itu terlihat makin menjauhnya dukungan PKB terhadap PDI-P. Hal tersebut tampak dari niat para caleg PKB merebut kursi Ketua DPRD. "PKB mulai melirik koalisi dengan partai lain di luar PDI-P untuk memosisikan salah seorang anggotanya menjadi ketua," paparnya.

Satu harapan lagi dari Muhajir yang pada Juli mendatang sudah berada di Gedung Berlian Jateng, komposisi muka baru dengan SDM yang mayoritas sarjana akan lebih baik. Idealisme mereka juga masih gres, sehingga ke depan akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang dibutuhkan masyarakat. "Yang jelas, idealisme teman-teman anggota Dewan yang sekarang akan diuji oleh waktu. Apakah dia mampu tampil lebih baik atau malah makin jelek," ucapnya.

Kontrak Politik

Sementara itu, dominasi caleg wajah baru yang akan duduk di kursi wakil rakyat Kota Tegal ternyata tidak bisa lepas begitu saja dari peran partai. Figur caleg benar-benar menjadi taruhan nama partai untuk mencari simpati masyarakat. Boleh jadi benar apa yang dilontarkan dosen Universitas Pancasakti (UPS) Yayat Hidayat Amir belum lama ini. Dia mengatakan, jika partai masih ingin dipercaya oleh masyarakat, sebaiknya caleg yang duduk di kursi DPRD benar-benar berkualitas dan memiliki komitmen tinggi terhadap kepentingan masyarakat dan kritis terhadap pemerintahan.

Pernyataan Yayat itu ternyata selaras dengan kebijakan sebagian partai. Misalnya, PDI-P yang masih bertengger di papan atas kursi legislatif. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu menerapkan sistem kontrak politik. Artinya, jika sewaktu-waktu caleg menyimpang dan dinilai tidak mampu bekerja, dia bisa langsung dilengserkan.

Kontrak politik tersebut, kata Sekretaris DPC PDI-P Edy Suripno, caleg yang duduk di DPRD akan diikat dengan perjanjian yang lengkap dengan akta notaris. "Konkretnya, mereka yang menjadi anggota legislatif dari PDI-P harus benar-benar mampu mengemban tugas sesuai dengan amanat yang diberikan partai. Jika melenceng, partai bisa mengusulkan agar dia diganti sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat," jelasnya.

Penentuan apakah caleg itu bisa bekerja atau tidak nanti diputuskan dalam sebuah keputusan partai. "Itu wujud partisipasi partai kami untuk meningkatkan mutu anggota Dewan yang akan datang. Kami optimistis dengan adanya kontrak politik itu kualitas anggota Dewan akan lebih baik daripada pendahulu mereka," tandas dia.

Pengalaman masa lalu, tambah dia, merupakan pelajaran yang paling berharga untuk eksistensi partainya.

Sekedar diketahui, di Kota Tegal pamor PDI-P dalam pemilu kali ini cukup meredup. Kendati masih duduk di nomor teratas, partai tersebut harus kehilangan empat kursi, dari semula 12 kursi tinggal 8 kursi. Edy Suripno mengakui, kader partainya yang menyeberang ke partai lain cukup banyak. "Ini pelajaran yang paling berharga bagi kami. Mudah-mudahan perbaikan kualitas kader yang duduk di kursi Dewan bisa memulihkan kembali citra partai," katanya optimistis.

Lantas, bagaimana dengan partai lain? Berdasarkan pengakuan beberapa fungsionaris partai tampaknya setali tiga uang. Mereka menjamin, caleg yang duduk di kursi Dewan lebih berkualitas. Apalagi dalam proses pemilihan nama-nama mereka cukup dikenal di tengah masyarakat. "Kami optimistis akan ada perubahan. Jika tidak, tentu sebagai elemen masyarakat mereka akan menerima sanksi moral. Masyarakat tentu akan menagih semua janji yang pernah disampaikan pada kampanye lalu," kata Wakil Ketua DPD PAN Asmawi Azis.

Dia memaparkan, kualitas caleg itu terjaga ketika masa rekrutmen sebelum pemilu lalu. Senada dengan apa yang dikatakan Edy Suripno, Asmawi mengatakan, guna menjaga kualitas anggota Dewan pihaknya juga menerapkan sistem kontrak dengan perjanjian akta notaris.

"Langkah ini merupakan wujud ikatan antara anggota legislatif dan partai untuk menjaga komitmen mengemban amanat rakyat," tegasnya. (Wahidin Soedja,Dwi Ariadi-20e)