REMBANG - Para caleg dari Partai Golkar, khususnya yang meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya meminta agar DPD partainya tetap konsisten pada kesepakatan awal. Bila tidak, sudah dipastikan akan terjadi permasalahan yang cukup besar, bahkan bisa mengarah adu fisik.

Beberapa caleg peraih suara terbanyak kepada Suara Merdeka menjelaskan, sebelum berlangsung pemilu partainya pernah mengadakan rapat dengan dihadiri sejumlah pengurus DPD, pengurus partai di tingkat kecamatan (PK), dan para caleg.

Rapat itu akhirnya membuahkan kesepakatan internal partai. Isi kesepakatan itu, caleg jadi bukan berdasarkan nomor urut yang diajukan ke KPU, melainkan berdasarkan rangking tertinggi perolehan suara, tanpa terkecuali siapa yang menjadi caleg.

Namun, belakangan ini muncul kabar yang sangat meresahkan para caleg Partai Golkar, khususnya yang mendapat rangking perolehan suara terbanyak.

Kabar itu menyebutkan, untuk menentukan caleg jadi DPD Partai Golkar akan menggunakan dasar sesuai dengan aturan KPU, yaitu berdasarkan nomor urut.

Karena itulah, beberapa caleg mengingatkan agar DPD partai tersebut tetap konsisten pada kesepakatan awal. Sebab, kalau tidak, pasti akan terjadi permasalahan bahkan sangat mungkin terjadi pertumpahan darah.

Mereka menjelaskan, untuk memperoleh suara membutuhkan perjuangan yang sangat melelahkan.

Tak cuma itu, mereka terlanjur mengeluarkan uang puluhan juta rupian demi mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

"Kami ingatkan, caleg yang perolehan suaranya kalah harus legawa. Bila tidak, caleg yang merasa memperoleh suara banyak dan pengikut-pengikutnya pasti akan berontak," kata seorang caleg yang enggan disebut identitasnya.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Rembang Charis W SH saat dimintai konfirmasi mengakui soal adanya kesepakatan internal partainya.

Kesepakatan itu menyebutkan, penentuan caleg jadi berdasarkan rangking perolehan suara terbanyak, tanpa kecuali siapa calegnya.

Apakah DPD akan konsisten pada kesepakatan internal partainya, Charis mengatakan belum tahu karena belum ada rapat pleno untuk menindaklanjuti kesepakatan itu. Namun, dia mengingatkan, sebaiknya tiap-tiap pihak memegang teguh kesepakatan itu meski tanpa ada perjanjian hitam di atas putih.

Bila tidak, yang muncul pasti gara-gara.

Ketua KPU Drs Ismail Husnan mengatakan, dalam menentukan caleg jadi pihaknya akan tetap konsisten pada aturan yang berlaku.

Namun, bila ada parpol yang membuat kesepakatan internal partai, itu hak dan kewenangan mereka. "Yang pasti kami tak pernah membuat kesepakatan dengan parpol," ujarnya.(jl-85e)