KENDAL - Kendati berjalan relatif aman dan terkendali, pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Kendal dinilai tidak dapat lepas dari praktik politik uang dan intimidasi oleh kekuatan atau pihak-pihak tertentu. Evaluasi tersebut diberikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kendal.

''Dugaan pelanggaran itu dilakukan eksekutif. Politisasi birokrasi yang disinyalir dilakukan adalah mobilisasi PNS dan aparat desa untuk mendukung salah satu parpol. Dari hasil investigasi di lapangan, sejumlah PNS yang tidak memberikan dukungannya akhirnya harus rela dimutasi. Adapun berhubungan dengan politik uang, kami menyinyalir telah terjadi penyimpangan penggunaan DAU pada tingkat desa untuk mendukung upaya tersebut,'' ujar Ketua DPD PAN Kendal, dr Joko Kartono, di Kantor Sekretariat DPD PAN, kemarin.

Dia mengemukakan, berkaitan dengan munculnya dugaan pelanggaran tersebut, pihaknya menilai peran Panwas Pemilu dan KPU Kabupaten Kendal telah kehilangan kearifan. ''Kedua lembaga tersebut tampaknya kurang greget dan tidak ada transparasi penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan parpol tertentu. Sumber daya yang dimiliki sebagian petugas KPPS dan PPS juga kurang memuaskan. Kondisi ini dapat memunculkan peluang terjadinya manipulasi data oleh pihak ketiga.''

Secara keseluruhan, lanjut dia, pesta pelaksanaan pemilu, terutama di Kabupaten Kendal, berlangsung aman dan terkendali. ''Evaluasi ini bisa menjadi pertimbangan, sekaligus peringatan bagi eksekutif agar memperbaiki kinerjanya pada masa mendatang, mengingat masih ada pemilu presiden 5 Juli.'' (G15-84n)