JAKARTA-Jusuf Kalla, salah seorang peserta konvensi Partai Golkar secara nonformal telah menyatakan mundur dan tidak ikut pemilihan pada acara yang digelar 20 April 2004. Mundurnya Menko Kesra itu dilandasi alasan bahwa ketua umumlah yang berhak menjadi calon presiden.
Demikian dijelaskan Sekretris Badan Pengawas Konvensi Partai Golkar Bomer Pasaribu, di Jakarta, Sabtu kemarin. "Yang jelas, beliau (Jusuf Kalla) memang sangat berkeinginan untuk mundur, dan isyarat itu sudah disampaikan langsung kepada Ketua Umum (Akbar Tandjung) beberapa hari lalu," kata Bomer. Dengan begitu, kata Bomer, hanya akan ada lima peserta konvensi, yakni Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan Wiranto.
Sementara menurut mantan menteri tenaga kerja itu, surat pengunduran diri tersebut secara resmi mungkin baru diajukan pekan depan, dan itu memang hanya formalitas. "Secara lisan sudah, tapi formalitas kan harus melalui surat, karena dulu menjadi peserta juga melamar secara formal," ujarnya.
Mundurnya Jusuf Kalla dari konvensi sangat disayangkan pelaksana konvensi. Sebab, proses dan rangkaian mekanisme penjaringan serta penyaringan di internal Partai Golkar itu telah mendekati final.
"Tapi itu hak Jusuf Kalla untuk mengambil keputusan seperti itu, dan badan pelaksana konvensi sama sekali tidak bisa menghalangi," ujar Sekretaris Badan Pelaksana Konvensi, Rully Chairul Azwar, secara terpisah di DPP Partai Golkar, kemarin. Pengunduran diri Jusuf Kalla itu secara resmi atau per surat belum diterima.
Alwi Hamo, salah seorang dari tim sukses Jusuf Kalla menegaskan, pengusaha asal Sulsel tersebut mundur karena menyadari bahwa Akbar Tandjung selaku ketua umum lebih berhak menjadi calon presiden. "Selaku pemimpin partai, (Akbar) lebih berhak, maka Pak Jusuf mundur."
Dalam Keraguan
Secara terus terang, pihak Jusuf kalla mengakui konvensi digelar karena pada saat itu semua dalam keragu-raguan lantaran kasus Akbar yang berkaitan dengan Buloggate belum selesai. "Sempat ragu-ragu, bagaimana kalau tidak berhasil," ujar Alwi.
Ternyata, lanjut dia, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonanan kasasi, dan Akbar dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman. "Pak Jusuf berpikir, Pak Akbar yang berhak menjadi calon presiden," tandasnya.
Soal suara dari DPD I dan II di Indonesia Timur, Alwi membantah jika telah diserahkan kepada Akbar. Peserta yang memiliki hak suara diserahkan kepada mekanisme yang ada. "Itu urusan mereka, dan silakan digunakan sesuai dengan mekanisme."
Menjawab pertanyaan soal tuntutan supaya Akbar mundur dari jabatan ketua umum, seperti yang disampaikan Wiranto, agar konvensi berlangsung fair, Bomer mengatakan, hal itu tidak masuk akal. "Sekarang pun sudah fair, karena semua mempunyai hak yang sama untuk memengaruhi dan menggalang pendukung," katanya.
SBY-Kalla
Capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, kalau Jusuf Kalla memang mundur dari konvensi Partai Golkar dan bersepakat untuk berpasangan dengannya, sangat bersyukur sekali.
"Insya Allah saya akan bergandengan tangan dengan beliau dalam pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan datang," ujarnya ketika dicegat wartawan seusai pengambilan gambar dalam acara "Kupas Tuntas Calon Presiden" oleh Trans TV di kampus UGM Yogyakarta.
SBY mengaku sudah bertemu dengan Jusuf Kalla. Dalam pertemuan antarsahabat itu, keduanya bercita-cita dan memiliki komitmen yang sama yaitu bagaimana bersama-sama membentuk pemerintahan yang efektif yang bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini lima tahun mendatang.
Sedangkan menjawab pertanyaan wartawan dengan partai apa saja Partai Demokrat akan berkoalisi, dikatakan sekarang berlangsung koalisi terbatas. "Namun yang dapat saya sampaikan sekarang adalah kalau Pak Jusuf Kalla bertekad, berniat dan berkehendak untuk secara berpasangan ikut berkompetisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Marilah kita berjuang bersama-sama."
Mundurnya Yusuf Kalla dari konvensi dinilai pengamat politik dari LIPI, Muslim Abdurrachman, sebagai tindakan yang taktis untuk mengantarkannya ke kursi wakil presiden, karena Kalla bisa berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau memang dia berani tidak ikut konvensi Senin besok, itu bagus. Daripada ikut dan kemudian orang tahu bahwa ia kalah dan baru bergabung, itu akan mengurangi kekuatannya sendiri. Jadi kalau dia benar-benar mundur, itu bagus," kata Muslim.
Dia mengatakan, SBY sebagai calon presiden harus segera menangkap peluang itu dengan menggandeng Kalla sebagai calon wakil presidennya. Namun keputusan tersebut tanpa harus meninggalkan PKB. Dalam konteks itu, PKB bisa mendapatkan kursi menteri yang cukup dominan.
Dalam penilaian Syamsuddin Haris, peneliti dan pengamat politik LIPI, konvensi hampir bisa dipastikan akan dimenangi Akbar, dan itu sebenarnya wajar dan sah-sah saja. Apalagi Akbar adalah Ketua Umum Partai Golkar yang selama ini mengendalikan dan mengelola partai.
Peserta konvensi yang lain, menurut Syamsuddin, lebih berperan sebagai penggembira, meski Wiranto harus diakui memiliki kans yang bagus jika mampu menggalang dan mengonsolidasikan dukungan dari DPD II. Menurutnya, konvensi sebenarnya hanya dilakukan dalam kaitan perkara pidana Akbar yang akhirnya dinyatakan bebas oleh MA.
Dua Kaki
Namun hal itu dibantah Ketua Harian Badan Pelaksana Konvensi, Slamet Effendy Yusuf. Konvensi lahir dari keinginan Partai Golkar memberikan sumbang sih bagi pembangunan demokrasi di negeri ini.
Pengunduran diri Jusuf Kalla dari Konvensi Calon Presiden Partai Golkar kemungkinan membuahkan satu pemerintahan yang baik dan kukuh dalam pemilu presiden mendatang. Dengan mundurnya Kalla dari konvensi, dan kemungkinan besar dia menjadi calon wakil presiden SBY, berarti Golkar bermain dengan dua kaki.
"Pertama, Golkar tetap maju dalam pemilihan presiden dengan calon presidennya yang merupakan pemenang konvensi. Kedua, Golkar maju juga dalam pemilihan presiden dengan calon wapres Jusuf Kalla, yang hampir pasti akan digaet oleh SBY," kata pengamat politik Denny JA.
Jika capres yang diajukan dalam pemilihan presiden mendatang gagal, Partai Golkar masih mempunyai kader yang maju untuk calon wapres. Untuk itu, Golkar harus mendukung paket SBY dan Kalla. Dukungan itu harus diberikan, karena Kalla telah ikut membesarkan Golkar dan memenangkan pemilu legislatif. Itu adalah tuntutan permainan cantik yang harus dijalankan.
Ia mengatakan, terlepas dari siapa pun yang terpilih menjadi presiden mendatang, semua pihak termasuk para elite politik harus mendorong kondisi politik Indonesia setelah pemilu dapat berjalan baik dan stabil. Dengan begitu, pemerintahan yang terbentuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan tenang, yang ujungnya akan dapat dinikmati rakyat karena investasi masuk dan perekonomian berjalan baik.
Namun Denny mengingatkan, skenario buruk bisa juga terjadi. Hal itu muncul kalau mundurnya Kalla dan kemudian menjadi calon wapres SBY, dinilai oleh Partai Golkar sebagai pengkhianat, karena bersaing dengan capres Golkar dalam pemilihan presiden. Kalau itu yang terjadi, dan yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan SBY-Kalla, implikasinya sangat buruk, karena menimbulkan keretakan hubungan di Partai Golkar. (di, P12-41,78c)
Alasan Mundur :