Bush dan Sharon Kembali Bermain Api

-- Restu pun telah diberikan oleh Presiden George W Bush pada rencana PM Israel Ariel Sharon untuk menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza: baik militer Israel maupun para pemukim Yahudi akan angkat kaki. Pada titik itu, kedengarannya pihak Palestina diuntungkan dan sebaliknya para pemukim Yahudi dirugikan. Tidak lama setelah Bush memberikan restu tersebut di Washington, Rabu malam lalu, protes keras muncul dari para pemukim. Kenyataannya, protes muncul pula dari Otoritas Palestina, dunia Arab, bahkan Sekjen PBB Kofi Annan. Dari sudut pandang para pemukim Yahudi, rencana Sharon tersebut jelas akan memaksa mereka meninggalkan rumah dan tempat mencari nafkah selama ini. Mereka akan dipaksa angkat kaki dan bakal ditempatkan di permukiman-permukian Yahudi lain di Tepi Barat.

-- Dari sudut pandang Palestina, rencana PM Israel tersebut sama dengan memberi mereka segenggam beras dan sebaliknya mengambil dari mereka sekarung. Sebab, restu Bush itu juga membenarkan suatu ''pertukaran'' wilayah. Tanah yang ditinggalkan di Gaza ditukar dengan tanah di Tepi Barat, suatu wilayah yang jauh lebih luas daripada Jalur Gaza. Ingat, Gaza hanya daerah kecil yang posisinya bagaikan kantong tanpa akses jalan darat ke Tepi Barat. Bush juga bahkan menyetujui ditutupnya peluang bagi para pengungsi Palestina -- yang terusir saat pembentukan negara Israel pada 1948 -- untuk kembali ke bekas rumah dan tanah mereka. Meskipun nasib rencana Sharon itu masih harus ditetapkan lewat referendum di kalangan Partai Likud yang berkuasa, peluang lolos besar sekali.

-- Apa yang dapat kita tangkap dari restu Bush itu? Untuk kali pertama, inilah suatu rencana penyelesaian konflik Timur Tengah yang tak hanya tidak menyertakan Palestina, tetapi juga sangat sedikit menyebut-nyebut eksistensi mereka. Kesepakatan di Washington itu dengan sewenang-wenang melecehkan semua formula perdamaian yang sebelumnya telah disepakati dalam ''peta jalan'' dukungan AS sendiri. Salah satu formula dalam peta jalan itu mengatur rencana kepulangan jutaan pengungsi Palestina ke bekas tanah mereka yang sekarang menjadi negara Israel. Kita prediksikan, rencana itu nanti disetujui Likud. Bush dan Sharon tetap saja harus menghadapi kenyataan berikut: kesepakatan itu dapat dianggap orang sebagai visi baru AS tentang Timur Tengah tanpa masukan dari Palestina.

-- Alasan Sharon dalam menangkal kritik dan kecaman atas rencananya itu hanya didasarkan pada keamanan rakyat Israel. Dia berdalih, rencana tersebut dimunculkan sepihak karena proses perdamaian sudah lama mandek. Apalagi isu tersebut telah dibahas dalam pertemuan-pertemuan antara Bush dan para pemimpin Mesir serta Yordania. Dan tidak tampak tanda-tanda penentangan dari kedua pemimpin Arab itu. Akan tetapi, tidak mengajak Palestina dalam proses perdamaian dan memberlakukan suatu penyelesaian sepihak yang didukung AS pastilah akan membuat marah mereka yang percaya, perundingan bilateral dan multilateral merupakan satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian yang langgeng. Dengan mengabaikan Palestina, AS-Israel membuat kesalahan besar.

-- Pada saat yang sama, diabaikannya Palestina dalam isu apa pun menyangkut masa depan mereka akan semakin mengukuhkan pandangan kaum militan Palestina -- seperti Hamas dan Jihad Islam -- bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi arogansi Israel-Amerika adalah mengangkat senjata dan menggiatkan aksi bom jibaku. Rencana Sharon itu akan menjadikan Jalur Gaza wilayah kecil terpencil dan terpisah dari negara Palestina yang berdasarkan ''peta jalan'', akan dibentuk pada 2005. Wilayah yang secara ekonomis miskin tersebut terkurung oleh wilayah Israel. Lebih-lebih, beberapa fasilitas militer terpenting negara Yahudi itu di sana akan tetap dipertahankan. Tepi Barat yang lebih luas, dengan demikian juga menjadi bagian negara Palestina yang tidak utuh.

-- Tepi Barat adalah kota-kota permukiman Yahudi. Dengan rencana pemindahan pemukim dari Jalur Gaza, pemerintahan Sharon pasti akan membangun lebih banyak permukiman di Tepi Barat. Itu berarti, bakal lebih banyak wilayah tersebut yang dicaplok. Padahal mestinya sebagian besar dikembalikan kepada Palestina. Pernah ada gagasan membentuk negara Palestina-Israel yang rakyatnya berkewarganegaraan ganda. Namun Israel menolak dengan pertimbangan demografis. Pasalnya, ada kemungkinan orang Yahudi menjadi warga minoritas di negara semacam itu. Apa pun alasan dan prospeknya, kesepakatan Washington pasti melemahkan ''peta jalan'' perdamaian, bahkan mungkin menutup sama sekali prospek damai. Upaya mencari solusi pun mundur lagi jauh ke belakang.