COBLOSAN

PKS Tetapkan Capres 25 April

JAKARTA-Calon presiden (capres) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan ditetapkan 25 April. Rencananya, Majelis Syuro DPP PKS akan menggelar musyawarah pada Sabtu dan Minggu (24-25/4). Musyawarah akan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Menurut Ketua Umum DPP PKS Hidayat Nurwahid, musyawarah itu membahas tentang hal-hal penyelamatan bangsa dan menetapkan calon presiden dan wakil presiden dari PKS. "Di forum itu, nanti akan akan diambil sikap siapa calon presiden yang diusulkan PKS. Saat ini, calonnya masih beragam dan sedang dipersiapkan komunikasi dengan beragam partai politik," kata dia.

Yang perlu diingat, kata Hidayat PKS tidak pernah berambisi melakukan power sharing dalam memperebutkan RI 1 dan RI 2. "Kami hanya ingin menyelamatkan bangsa dan negara," ungkapnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini telah bermunculan nama-nama calon presiden usulan dari daerah-daerah, antara lain Amien Rais, Aa Gym, Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono. (dtc-64)

Agum Siap Duduk di Mega Center

JAKARTADisebut-sebut akan dilibatkan dalam Mega Center, Menteri Perhubungan Agum Gumelar memberikan sinyal positif. Namun sampai sekarang dia mengaku belum diminta secara resmi. Dia mengakui memang sudah mendengar nama lembaga bentukan PDI-P itu. "Namun secara resmi saya belum diminta bergabung di lembaga itu," katanya seusai menghadiri peringatan ulang tahun Kopassus ke-52 di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (16/4).

"Saya baru dengar selentingan. Kalau dilibatkan pada segala sesuatu yang bertujuan positif, saya kira tidak ada masalah," kata jenderal purnawirawan bintang empat ini. Jika memang Agum diikutkan dalam lembaga itu, tentu sesuatu yang menarik. Apalagi saat ini Agum yang kini juga Ketua KONI ini juga disebut-sebut diincar parpol lain sebagai wakil presiden. (dtc-64)

Purnawirawan Jangan Berpolitik

JAKARTA-Menteri Perhubungan Jenderal (Purn) Agum Gumelar mengimbau agar anggota TNI, baik aktif maupun purnawirawan, tidak berpolitik. Karena politik tentara adalah politik negara, dan jika anggota TNI berpolitik akan mengakibatkan pengkotak-kotakkan di tubuh TNI.

"Bagi seorang tentara sendiri doktrinnya tidak berpolitik. Politik TNI adalah politik negara. Sama purnawirawan juga," kata mantan Danjen Koppasus ini usai mengikuti Ulang Tahun Kopassus ke-52 di Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (16/4).

Dia mengimbau agar purnawirawan tidak berpolitik, sebab dikhawatirkan membawa pendukung. "Kalau purnawirawan berpolitik mau tidak mau dia akan membawa gerbong. Dan TNI aktif bukan tidak mungkin ikut terbawa. Itu tidak bagus. Itu bisa mengakibatkan TNI terkotak-kotak. Padahal bangsa ini membutuhkan TNI yang solid."(dtc-64)