SBY Temui 25 Purnawirawan TNI

• Capres Terfavorit

JAKARTA - Capres dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepertinya mulai melakukan aksinya dengan menemui 25 purnawirawan TNI. Apakah untuk mencari dukungan? Tampaknya belum bisa diketahui. Pasalnya, SBY tidak mau menjelaskan tujuan pertemuan itu.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur, Jumat (16/4), SBY didampingi Ketua Umum PD Budi Santoso. Tampak hadir para purnawirawan TNI yang pernah menjadi pejabat pada era Soeharto, antara lain TB Silalahi, Sayidiman, Saiful Sulun, Harsudiyono Hartas, Mahmud Subarkah, dan Haris Suhut. Kemudian hadir juga mantan Sekjen Golkar Rachmat Witoelar.

Namun usai pertemuan yang berlangsung tertutup itu SBY tidak mau berkomentar banyak dan membantah apabila ia mencari dukungan dan memastikan para purnawirawan TNI agar mau mencalonkan dirinya sebagai presiden. "Jangan tanya saya. Tanya kepada mereka," kilah SBY.

Dia mengaku diundang para senior untuk menjelaskan pandangannya dalam visi dan misinya serta agenda nasional membangun Indonesia pascakrisis. "Saya diundang para senior untuk menjelaskan pandangan-pandangan saya ke mana Indonesia ke depan ini.

Lalu saya masuk dalam kompetisi pemilihan presiden. Saya menjelaskan visi saya tentang agenda nasional pascakrisis," tutur SBY.

Terfavorit

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla ternyata menjadi pilihan rakyat atau responden terfavorit sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Demikian pemaparan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS) Sukardi Rinakit tentang hasil jajak pendapat atau polling di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat.

Sementara itu Megawati yang pada polling sebelumnya mendapat suara tertinggi, kali ini hanya menempati urutan kedua dengan 20,52% suara. Disusul Amien Rais (11,78%), Akbar Tanjung (7,50%) dan Wiranto (5,28%). ''Kelima tokoh inilah yang populer. Rakyat menghendaki salah satu dari mereka menjadi orang nomor satu di republik ini,'' katanya.

Untuk posisi wapres, setelah Jusuf Kalla adalah Hidayat Nur Wahid (15,78%). Selain itu muncul nama-nama yang diketauhi hanya ingin menjadi presiden, seperti Amien Rais dan Wiranto. Namun di mata rakyat, mereka hanya pantas menjadi wapres. Untuk posisi wapres, SBY dipilih oleh 12,58% responden.

Selanjutnya, Amien Rais (8,70%), Wiranto (8,24%), Yusril Ihza Mahendra (6,52%), Megawati (5,74%), Hamzah Haz (5,48%), Akbar Tanjung (4,76%), Gus Dur (4.42%), Nurcholish Madjid (3,64%), Surya Paloh (1,70%), dan Prabowo Subianto (0,82%).

Gerakan Dukung SBY

Selain masih menjadi capres favorit, simpati yang ditujukan kepada dirinya terus berdatangan, di antaranya dukungan dari beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mendeklarasikan gerakan mendukung SBY menjadi presiden 2004-2009. Gerakan yang diberi nama Gerakan Relawan Masyarakat Pemilih SBY, kemarin dideklarasikan di Jakarta Media Center, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (16/4).

Ormas yang tergabung antara lain Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Yayasan Seroja Kesuma, Yayasan Pengembangan Ekonomi Umat, Koperasi Pedagang Kaki Lima, Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, dan Ikatan Mahasiswa Ciputat.

Tiga Hambatan

Di pihak lain Direktur Imparsial, Munir, berpandangan, jika SBY jadi presiden ada tiga hambatan yang akan mengadang, yaitu pertanggungjawaban operasi militer di Aceh, pengusutan pelanggaran HAM, dan reformasi militer akan terhambat. "Dia diragukan bisa mengendalikan militer. Hal ini terkait dengan latar belakangnya yang juga militer," katanya usai acara dialog publik dengan tema "Konfigurasi Politik Pascapemilu dan Implikasinya terhadap Demokratisasi'' di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakpus, Jumat (16/4).

Dia menjelaskan, hambatan pertama adalah tidak akan ada pertanggungjawaban operasi militer di Aceh. Sebab pengusutannya akan mengalami kesulitan yang sangat serius. Hal itu disebabkan oleh kemampuan alat penegakan hukum untuk mengusut sangat bergantung pada Presiden.

Hambatan kedua, lanjut dia, pelanggaran HAM pada masa lalu akan sulit dibawa ke Pengadilan. Pasalnya, untuk membawa kasus pelanggaran HAM ke Pengadilan harus melalui Keppres.

Hambatan ketiga, sambung dia, adanya masalah dalam reformasi militer. Sebab SBY akan merepresentasikan posisinya sebagai sipil. Namun dengan representasi dia sebagai sipil, pasti akan ada ketegangan politik dengan militer.

Kasus 27 Juli 1996

Aktivis buruh, Dita Indah Sari mengingatkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah terlibat kasus penyerbuan Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Jakpus pada 27 Juli 1996. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya.

Munculnya berbagai isu miring yang menerpa SBY belakangan ini dibantah Syamsir Siregar, salah seorang anggota tim suksesnya. Baik seputar keterlibatannya dalam kasus 27 Juli, soal dominasi caleg Partai Demokrat (PD) beragama Kristen, soal istri simpanan, dan lain-lain.

Mengenai keterlibatannya dalam kasus 27 Juli 1996, Syamsir Siregar yang juga mantan Kabakin menyatakan, penanggung jawab pengerahan pasukan adalah Panglima Kodam Jaya. "Keberadaan Kasdam dalam operasi digerakkan oleh Panglima Kodam. Demikian juga dari segi organisasi, apa pun yang terjadi merupakan tanggung jawab Panglima Kodam Jaya, bukan Kasdam," kata Syamsir.

Mantan Kabakin itu balik menuduh orang-orang yang menuding SBY terlibat kasus 27 Juli itu sengaja menurunkan kredibiltas Partai Demokrat dan SBY sebagai calon presiden. (tri,dtc-69n,88i)