Tak Ada Alasan Menolak Hasil Pemilu

- Agak mengejutkan memang, mengapa sampai muncul aliansi 19 partai politik yang menyatakan menolak hasil Pemilihan Umum 2004. Lebih mengejutkan lagi di sana ada nama besar dari partai besar seperti Gus Dur. Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi keluarnya pernyataan itu? Untuk cari popularitas politik? Tampaknya tidak, sebab yang muncul kemudian justru respons dan reaksi menentang pernyataan tersebut. Pernyataan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rakyat karena selama ini kita melihat rakyat telah berpartisipasi secara aktif dan menyalurkan suaranya dalam pemilu dengan relatif tertib dan lancar. Itu terlepas dari sedikit kekurangan di sana-sini sehingga harus dilakukan pemilihan ulang atau pemilu susulan di beberapa tempat.

- Bagaimana mungkin hasil pemilu ditolak tanpa alasan yang jelas. Kalau yang dianggap menjadi pemicu adalah kelambatan atau kesalahan dalam proses perhitungan suara, di sanalah masalah perlu difokuskan. Jangan seperti mencari tikus harus membakar lumbungnya. Jangan karena ada satu masalah dalam tahapan pemilu lalu harus menolak keseluruhan hasil. Seperti respons berbagai kalangan, utamanya intelektual dan agamawan, pernyataan aliansi 19 parpol itu mengganggu ketertiban dan bisa menimbulkan keresahan baru di masyarakat. Tidakkah terpikir dampak yang bakal ditimbulkan pernyataan tersebut. Lalu tidakkah dipelajari dulu dengan saksama atau menunggu seluruh perhitungan suara selesai sebelum membuat pernyataan.

- Dari berbagai pantauan pengamat pemilu seperti Forum Rektor, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), ataupun lembaga pemantau asing, diperoleh simpulan pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan aturan. Tingkat partisipasi rakyat amat tinggi, walaupun tidak harus menutup beberapa kekurangan yang terjadi utamanya yang disebabkan oleh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kalau mereka saja mengakui pemilu sukses dan lancar, mengapa partai-partai politik malah menggugat hasil pemilu. Jangan-jangan ada kepentingan politik juga yang bermain di belakangnya. Setidaknya lewat pernyataan itu mereka bisa memojokkan KPU atau pemerintah sebagai pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. Akan makin disayangkan kalau ternyata hanya didorong oleh kepentingan sempit semacam itu.

- Kita sependapat dengan para tokoh agama dan intelektual seperti Prof Dr Din Syamsuddin, Prof Dr Azyumardi Azra, dan Fachry Ali yang menyebutkan sikap penolakan itu sebagai psikologi kepanikan. Namun tidak boleh dibiarkan terus karena akan dapat meresahkan, kendati kita yakin masyarakat juga tidak akan mudah terpengaruh. Dalam pandangan mereka, jangan sampai ini hanya diajikan ajang bagi partai tertentu untuk mencari kambing hitam karena perolehan suaranya kurang signifikan. Ada hal yang lebih mendasar dan patut menjadi pertimbangan, yakni berlangsungnya pencoblosan suara tanggal 5 April dengan aman, lancar, dan demokratis. Segala kekurangan layaklah disorot dan dikritik demi perbaikan ke depan, terutama menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden.

- Mengapa tokoh-tokoh sekaliber Gus Dur atau Adnan Buyung Nasution sampai membuat gerakan semacam itu? Inilah yang patut dicermati kendati itu semua tetap menjadi hak politik mereka. Selayaknya semua berpijak pada kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan bangsa. Pada saat-saat seperti sekarang, sikap yang terbaik justru memberikan dukungan moral kepada KPU untuk menyelesaikan pekerjaannya. Memberikan kritik dan masukan sangat penting, namun tidak usah dengan mencaci maki, mengecam, apalagi sampai mengingkari hasil kerjanya. Karena kalau sudah menyangkut hasil pemilu, ini tidak saja urusan KPU. Kalau mereka menggugat hasil pemilu berarti mereka menggugat bangsa sendiri. Mereka tidak percaya pada rakyat yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik.

- Kita bersyukur telah muncul reaksi balik dengan cepat sehingga masalah itu tidak sampai berkelanjutan. Karena kalau mau diributkan dari sisi hukum atau apa, pasti tetap bisa. Ibarat sebuah pekerjaan besar pasti ada lubang-lubangnya. Masalahnya kembali pada komitmen masing-masing dalam melihat persoalan. Yang diinginkan adalah keberpihakan yang jelas pada kepentingan bangsa. Bukan berarti kita hendak menutupi kekurangan atau sekadar membela dengan menghapuskan segala persoalan yang muncul. Bukan itu. Yang diinginkan adalah agar pemilu dan hasil-hasilnya diamankan terlebih dahulu. Ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap penegakan citra, respons pasar, dan lain-lain. Janganlah kita bermain-main di wilayah yang sensitif semacam ini.