Koalisi Putih di Antara Dua Arus Besar

- Apa yang dapat diperoleh rakyat dari berbagai manuver koalisi menuju pemilihan umum presiden, Juli mendatang? Pertanyaan ini penting untuk disampaikan, melihat arah partnership para tokoh partai politik pascapemilu legislatif, juga didasari fakta tidak adanya partai peraih suara mayoritas. Dari proyeksi komposisi suara yang tampak sudah sangat disadari para pemimpin partai, rasanya tak terhindarkan lagi penggabungan kekuatan antarpartai itu memuat dua substansi. Hakikat yang utama adalah mempertahankan kekuasaan. Dan, yang kedua, memperjuangkan kekuasaan. Memang di antara dua substansi besar ini masih ada kekuatan lain yang mengharapkan perubahan dalam bimbingan reformasi, tetapi tampaknya dua hakikat besar itulah yang menjadi mainstream.

- Mainstream ini menggambarkan kualitas kondisi konsolidasi partai-partai yang mewakili tiap arus besar. Apa boleh buat, kita melihat PDI-P sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 1999 tidak cukup konsolidatif untuk memperkuat citra kualitatif partai, sehingga yang dapat dilakukan dalam kondisi sekarang adalah bagaimana koalisi yang dilakukan mampu membuahkan produk mempertahankan posisi Megawati Soekarnoputri. Popularitas ketua umum sekaligus presiden itu masih menjadi sandaran PDI-P. Partai-partai yang lain mewakili arus yang memperjuangkan kekuasaan, dengan citra kualitatif hasil konsolidasi yang belum terlihat. Adapun kekuatan lain yang mampu menunjukkan performance produk konsolidasi organisasi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- Kondisi-kondisi inilah yang, suka atau tidak suka, akhirnya mematok arah koalisi jauh dari apa yang oleh para pengamat politik diistilahkan sebagai ëíkoalisi putihíí. ëíKoalisi dagang sapiíí untuk bagi-bagi kue kekuasaan bakal lebih mengemuka. ëíKoalisi putihíí hanya bisa lahir dari sebuah kehendak bersama yang kuat untuk memperbaiki kondisi bangsa lewat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang penuh amanah. Dan, itu jelas membutuhkan kehadiran elite politik yang tidak berpikiran pragmatis sekadar untuk kepentingan jangka pendek. Dalam konteks ini, sangat menarik mencermati tiga syarat koalisi yang diajukan oleh Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, yakni reformis, demokratis, dan islami. Setidak-tidaknya, tiga syarat itu memuat visi ke arah pemenuhan amanat reformasi.

- Kita memang tidak menafikan hakikat politik sebagai seni untuk memanfaatkan peluang, dan di antara realitasnya adalah ëíseni berbagiíí, sharing kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan lain. Namun kita tentu berharap rakyat tidak begitu saja terjebak dalam sekadar pemahaman pasangan partai pemenang pemilihan presiden mendatang adalah pemegang mandat yang mutlak. Sebab, yang utama adalah bagaimana rakyat mengontrol agar mandat yang dipercayakan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sikap amanah. Selama ini rakyat lebih banyak tersandera oleh manuver-manuver dagang sapi yang menyebabkan amanat utama reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak dijalankan secara serius.

- Kalau kemudian yang benar-benar terjadi adalah ëíkoalisi dagang sapiíí, ujungnya pun sudah dapat ditebak, yakni bagi-bagi kekuasaan untuk sejauh mungkin memenangi akses dalam pergulatan uang. Kalau melihat betapa besar biaya yang dibutuhkan partai-partai untuk mengonsolidasikan diri, menyiapkan diri, dan mengikuti kampanye pemilu; sangat beralasan kecurigaan yang selama ini berkembang bahwa sebagian besar manuver bagi-bagi kekuasaan di berbagai level pemerintahan itu bermuara pada kepentingan kas partai. Kondisi inilah yang akhirnya menyebabkan rakyat terus-menerus tersandera oleh kepentingan-kepentingan instan elite politik, karena berbagai tuntutan perubahan ke arah clean governance dan memikirkan nasib rakyat menjadi terabaikan.

- Rakyat memang memiliki ëíkedaulataníí untuk menentukan, bahkan ëímemvonisíí: siapa pemimpin nasional yang mereka butuhkan. Namun bukankah otak-atik koalisi dari para elite parpol juga yang pada akhirnya menjadi ëípanduaníí bagi keputusan pilihan rakyat? Berpijak dari kenyataan ini, kita berharap tidak terjadi pengkhianatan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilih, yang nantinya memiliki jago atau tokoh idola. Kita harus mendorong munculnya kesadaran ëíkoalisi putihíí sebagai jalan tengah dari kecenderungan dua arus besar yang sudah terbaca dari sekarang. Sedari awal sudah harus ditekankan adanya kontrak politik dan kontrak sosial kepada para calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana yang dengan tegas digariskan oleh Hidayat Nur Wahid.