Koalisi Besar Mewujudkan Perubahan

Oleh: Faisal Baasir

PEMILU 2004 adalah salah satu solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Kita menyadari persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak sederhana. Karena itu, dalam Pemilu 2004 ini partai politik dituntut untuk mampu bersaing secara cerdas dalam menawarkan solusi bagi bangsa ini di mata rakyat (pemilih). Untuk mengatasi keterpurukan bangsa, tidak cukup hanya dengan mengganti kekuasaan melalui pemilu, tetapi juga sejauh mana partai politik benar-benar mampu mencari atau menawarkan solusi yang dihadapi bangsa ini.

Karena itu, agenda Pemilu 2004 tidak sekadar melakukan pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga bagaimana mengatasi krisis struktural multidimensional yang saat ini melanda Indonesia. Sebab, siapa pun yang akan menjadi pemimpin negara ini akan dihadapkan pada masalah yang sama.

Isu-isu besar berkait dengan koalisi dalam membentuk pemerintahan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden haruslah dilakukan secara sehat. Dalam melakukan koalisi, para elite politik harus bisa menanggalkan kepentingan masing-masing (kelompok) dan lebih berorientasi pada kepentingan yang lebih besar.

Perbedaan itu diperbolehkan, tetapi persamaan dalam mengelola kepentingan yang lebih besar itu harus ditemukan. Sebab, sebuah partai politik atau siapa pun tidak mampu mengatasi semua masalah yang dihadapi bangsa ini, apalagi jika partai-partai politik telah kehilangan common ground, telah kehilangan komitmen bersama dalam mengatasi keterpurukan bangsa.

Polarisasi politik memang lazim dalam negara demokrasi. Namun para elite politik juga dituntut bersikap arif dan cerdas dalam mengelola perbedaan. Perbedaan hendaknya tidak sampai meneguhkan ego masing-masing kelompok untuk bersikap mau menang sendiri dengan mengutamakan kepentingan kelompok. Apalagi sampai menimbulkan konflik elite yang dapat menghalangi partai politik untuk makin terfokus pada program dan platform yang konkret.

Beberapa kalangan sudah mengingatkan, bangsa ini bisa kehilangan common soul yang menggerakkan kita dalam satu derap bersama menuju tujuan bersama, mengatasi persoalan bangsa.

Sementara itu, isu-isu yang menjadi pokok masalah bangsa seperti KKN, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain seolah-olah hanya menjadi jargon dan komoditas kampanye, tanpa diikuti komitmen yang nyata. Rakyat masih sekadar objek bagi kepentingan elite atau parpol untuk meraih dukungan pada lembaga-lembaga politik.

Konstruksi politik Indonesia memang diwarnai polarisasi ideologi. Namun polarisasi ini harus disadari oleh elite politik untuk tidak mudah terjebak pada semangat yang sempit. Kegagalan dalam mengelola perbedaan ideologi sebagaimana terjadi dalam era Orde Lama, hendaknya bisa menjadi bacaan politik (political reading) bagi bangsa ini untuk tidak terjerumus pada lubang yang sama.

Jika terbentuk pengubuan politik aliran atau primordial, faktor ideologi bisa menjadi variabel pembeda. Oleh demagog yang lihai, unsur pembeda itu dapat dimobilisasi untuk kepentingan politik. Dalam kondisi komunitas Indonesia yang sedang luka, isu primordial itu dapat menjadi bensin bagi rumput yang kering. Api akan mudah berkobar. Salah-salah, bahkan api itu dapat membakar penyulutnya.

Karena itu, reformasi yang seharusnya merupakan common ground bangsa ini untuk mengoreksi perjalanan sejarah dan memberikan arah baru yang lebih demokratis, justru bisa tercabik-cabik dan terkoyak-koyak.

Program dan Platform

Semua partai politik yang bersaing dalam meraih suara rakyat harus memiliki komitmen bertindak demi kepentingan bangsa dan negara. Kita harus kembali menciptakan common ground melalui perembukan-perembukan dan rekonsiliasi.

Beragamnya ideologi harus bisa menjadi unsur pemersatu bangsa. Adalah kenyataan bahwa pengkubuan politik dalam era demokrasi tak akan pernah dihindari. Namun pengubuan yang dimaksud dapat direkayasa untuk tidak bersandar pada basis politik aliran yang dapat mengancam keterwujudan konsolidasi demokrasi.

Idealnya pengubuan politik atau koalisi besar mewujudkan perubahan harus bersandar kepada program dan platform. Sebagaimana terjadi di negara demokrasi yang matang, pengubuan antarpartai memang bersandar pada program. Politik yang Islam ataupun yang nasionalis saling berbaur dalam aneka koalisi ataupun barisan. Himpunan politik Islam dan nasionalis yang satu berhadapan dengan himpunan politik Islam dan nasionalis lain untuk isu ekonomi, politik, pendidikan, ataupun isu kebudayaan.

Publik tidak dihadapkan lagi pada pilihan politik Islam atau politik nasionalis, tapi pada pilihan pada program tertentu.

Begitu banyak perbedaan program yang dapat menjadi unsur pemersatu atau pemecah lintas partai dan komunitas politik. Misalnya, isu program kesejahteraan bagi rakyat miskin, program penanggulangan pengangguran, program pendidikan murah, program ekonomi kerakyatan, program penurunan pajak, program toleransi agama, dan program afirmative action golongan minoritas atau kelompok lemah.

Persoalannya, bagaimana mengubah polarisasi politik, dari politik Islam versus politik nasionalis menjadi polarisasi pada program semata?

Literatur transisi demokrasi sangat kaya akan penyebab perubahan polarisasi politik. Sebagian menyatakan pembangunan ekonomi secara otomatis akan mengubah polarisasi. Sejalan dengan naiknya level pendidikan dan eksposur dunia modern, ikatan primordial tidak lagi dianggap penting untuk menentukan pilihan politik.

Banyak pula literatur yang mengarahkan pada perubahan kultur. Semakin liberal sebuah kultur dominan di sebuah negeri, semakin mayoritas penduduk menghayati keberagaman. Pada saat itu, ikatan primordial juga dianggap tak penting untuk menjadi basis pilihan politik.

Namun literatur mutakhir lebih menyerahkan perubahan polarisasi itu kepada peran pemimpin. Terlepas dari kondisi ekonomi dan kultur sebuah bangsa, para pemimpin akan lebih menentukan apakah sentimen politik aliran itu penting atau tidak sebagai basis politik. Karena besarnya peran pemimpin, kita harap para pemimpin yang ada sekarang tidak bermain api.

Begitu besar risikonya jika para pemimpin sekarang tidak bersikeras agar polarisasi kubu politik Islam dan politik nasionalis sekuler jangan terjadi.

Dalam proses transisi menuju demokrasi, negara menjadi lembaga yang mengalami disorientasi kepemimpinan. Pemimpin politik saling memperebutkan wilayah dalam sektor negara sehingga terjadi berbagai ketidakkonsistenan dan benturan di sana-sini. Jika kepemimpinan politik yang ada sekadar bersaing untuk memperebutkan alokasi dan sumber daya yang ada, manajemen publik terbengkalai dan tidak efisien. Dampaknya pun bisa dilihat pada kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dan dunia bisnis. Dalam situasi seperti ini pelaku bisnis akan kembali mengeluarkan banyak uang untuk kelanjutan dan kepastian usahanya. (18c)

-Faisal Baasir, Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI