Ketika AS Butuh Pemasok Baru Minyak (2-Habis)

Tanpa Aturan Efektif, Selalu Ada Perang

PEMERINTAH AS belakangan ini juga khawatir, jangan-jangan GSPC akan mencoba menggulingkan pemerintahan-pemerintahan di Mauritania dan Aljazair. Tetapi, dalam debat baru-baru ini, dilaporkan adanya "kegagalan intelijen" (pola ancaman yang dibesar-besarkan) di sana.

Dan sekarang pun secara luas telah diterima, "ancaman Irak yang dibesar-besarkan" telah dijadikan dalih oleh militer Amerika untuk menginvasi dan menduduki Irak.

Kelompok GSPC sejak lama bertempur untuk menggulingkan Pemerintah Aljazair dan mendirikan negara Islam. Tetapi, menurut Toronto Star, perlawanan itu muncul, gara-gara pemerintah membatalkan hasil pemilu 1992 "demi mencegah suatu partai Islam berkuasa".

Dan sementara Pemerintah Mauritania yang pro-AS dan Presiden Maaouyah Ould Sid Ahmed Taya menggagalkan upaya kudeta Juni 2003, ada laporan yang menyebutkan bukan GSPC yang terlibat dalam kudeta itu, melainkan kelompok Islam garis keras di tubuh AB Mauritania sendiri. Taya sendiri berkuasa di negeri itu lewat kudeta 1984.

Mauritania juga disebut-sebut sebagai negara tempat perbudakan masih ada. Dan Washington Times dalam laporan pada Juli 2003 menyebutkan "Taya, seperti pemimpin lain yang pro-Amerika di dunia Arab, menindas kelompok-kelompok oposisi dan keagamaan".

Yang paradoks, jika Penasihat Keamanan Nasional AS Condoleezza Rice ingin terus menebar "gelombang demokrasi" di seluruh kawasan tersebut, tampaknya yang bakal terpukul justru para pemimpin regional yang menjadi sekutu AS sendiri.

Selalu Ada Perang

Tetapi, Mauritania dan Aljazair kaya akan minyak bumi. Dalam perspektif industri minyak, Jim Paul - direktur eksekutif Global Policy Forum di New York - dalam wawancara dengan Asia Times Online mengatakan: "Bicara soal industri minyak, sama dengan bicara tentang keuntungan besar.".

"Karena setiap orang mencari keuntungan dari minyak, dan pasar tidak mengaturnya secara efektif, selalu ada perang, sogok-menyogok, dan korupsi di mana pun ada industri minyak."

Pada 2002, perusahaan Chevron Texaco (Rice adalah direkturnya), mengatakan Chevron yang dalam lima tahun terakhir menanamkan modal lima miliar dolar AS di Afrika, pada lima tahun mendatang akan menginvestasikan 20 miliar dolar AS (Rp 170 triliun) lagi.

Menyimak investasi AS yang sedemikian besarnya di Afrika, tidaklah mengherankan kalau pada edisi 2002 lalu, Alexander's Gas & Oil Connections - koran industri yang amat disegani - menulis pada HL-nya: "AS bergerak untuk melindungi kepentingan minyaknya di Afrika."

Dan sekalipun beberapa pejabat menekankan bahwa pasokan minyak Afrika terbebas dari ancaman serangan besar teroris, pemerintahan Bush tampaknya bertekad menjaga agar keadaan semacam itu tetap terjamin.

Pada konferensi pers di Afsel, Menlu AS Colin Powell dimintai tanggapan atas kritik yang menyebutkan fokus baru AS di Afrika semata-mata ditujukan pada minyak benua hitam itu.

Powell menjawab: "Kami berada di sini bukan untuk apa-apa, melainkan ingin menunjukkan persahabatan kami, komitmen kami, dan untuk melihat apakah kami dapat membantu memberikan kebutuhan rakyat di sini."

Sebagai bentuk nyata "memberikan bantuan yang dibutuhkan", Sao Tome - sebuah negara pulau kecil di Afrika Barat - sejak 2002 didesas-desuskan bakal menjadi tempat potensial untuk pangkalan US Navy (AL AS).

Posisi strategis Sao Tome di Teluk Guinea, tempat ditemukannya cadangan besar minyak bumi di bawah permukaan lautnya, membuat Bush pada 2002 tidak segan-segan bertemu dengan Presiden (kala itu) Sao Tome Fradique de Menezes.

Sekutu-sekutu AS di kawasan tersebut tidak ada yang punya armada AL andal untuk operasional laut dalam. Dan Sao Tome-Nigeria menguasai secara bersama suatu areal laut yang diprediksi menyimpan cadangan minyak bumi hingga 11 miliar barel.(Asia Time Online-ed-30)