logo SUARA MERDEKA
Line
  Selasa, 13 April 2004 Ekonomi  
Line

KONSULTASI PERPAJAKAN

Cara Penghitungan PPh Pasal 25 Bagi WP Baru (Orang Pribadi dan Badan)

PPh pasal 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan (PN) yang disetahunkan dibagi 12. Untuk PPh Badan PN = Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan untuk PPh Orang Pribadi PN dikurangi dulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = PKP. Dicari PPh terutang = PKP x tarif pasal 17 UU PPh, dibagi dua belas.

Contoh untuk WP Badan:

Bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan:

Wajib Pajak terdaftar sebagai WP baru pada bulan Maret 2003, pada awal April 2003 diketahui PN bulan Maret menurut pembukuan (R/L) sebesar Rp 10.000.000.

PPh pasal 25 untuk masa Maret 2003 adalah sebagai berikut:

PN Maret 2003 sebesar Rp 10.000.000 disetahunkan menjadi Rp 120.000.000 untuk PPh Badan dihitung sebagai berikut:

PPh terutang:

10% x 50.000.000 = Rp 5.000.000

15% x 50.000.000 = Rp 7.500.000

30% x 20.000.000 = Rp 6.500.000

Jumlah = Rp 18.500.000

Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Maret 2003 = Rp 18.500.000 dibagi 12 = Rp 1.541.666

Contoh WP Orang Pribadi:

Kasusnya sama seperti tersebut di atas untuk WP Orang Pribadi perhitungannya sebagai berikut:

PN sebulan Rp 10.000.000 disetahunkan Rp 120.000.000

Status WP K/3, besarnya PTKP K/3 = Rp 8.640.000

PN setahun = Rp 120.000.000

PTKP K/3 = Rp 8.640.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp 111.360.000

PPh terutang:

5% x 25.000.000 = Rp 1.250.000

10% x 25.000.000 = Rp 2.500.000

15% x 50.000.000 = Rp 7.500.000

25% x 11.360.000 = Rp 2.840.000

Jumlah PPh terutang = Rp 14.090.000

Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Maret 2003:

Rp 14.090.000 dibagi 12 = Rp 1.175.340

Demikian untuk bulan-bulan selanjutnya dihitung dengan cara yang sama, setoran PPh pasal 25 akan berfluktuasi sesuai dengan penghasilan/laba yang diperoleh.

Catatan:

Meskipun ketentuannya bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan untuk mencari penghasilan netonya dihitung berdasarkan pembukuan (R/L).

Namun, apabila pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulannya, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

Khusus bagi WP Orang Pribadi yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN):

Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto. PN sebulan disetahunkan dikurangi PTKP x tarif pasal 17 UU PPh dibagi dua belas.

Contoh:

Tuan Poltak terdaftar sebagai WP baru pada bulan April 2003, jenis usaha Rumah Makan, Norma Penghitungan Kode No 63100 persentase Penghasilan Neto (PN) 25%. Pada awal Mei 2003 menurut buku catatan WP diperoleh angka peredaran/penjualan bulan April Rp 20.000.000. Status Tuan Poltak kawin dengan mempunyai anak satu (K/1), PTKP K/1 = 2.880.000 + 1.440.000 + 1.440.000 = Rp 5.760.000/tahun.

Perhitungan PPh pasal 25 untuk masa April 2003 sebagai berikut:

PN bulan April = 25% x 20.000.000 = Rp 5.000.000 disetahunkan = Rp 60.000.000 dikurangi PTKP (K/1) sebesar Rp 5.760.000 = Rp 54.240.000

PPh terutang:

5% x 25.000.000 = Rp 1.250.000

10% x 25.000.000 = Rp 2.500.000

15% x 4.240.000 = Rp 636.000

Jumlah PPh terutang = Rp 4.386.000

PPh pasal 25 bulan April 2003 = Rp 4.386.000 dibagi dua belas = Rp 365.500. Untuk bulan-bulan selanjutnya dihitung dengan cara yang sama, besar-kecilnya angsuran PPh pasal 25 tergantung besar-kecilnya peredaran/PN tiap bulannya. (82)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional | Liputan Pemilu
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA