Guru Tak Perlu Pakai Seragam Birokrasi

BILA kita cermati kegiatan pembelajaran di bangku sekolah resmi sejak TK hingga SMA/SMK hampir sama saja bentuknya. Dalam penataan ruang, meja guru selalu paling depan, papan tulis di dinding depan, di atasnya ada foto presiden dan wakil presiden, serta lambang negara.

Guru biasanya berpakaian formal seperti kemeja safari atau bahkan mengenakan seragam warna keki (cokelat muda) milik pemkab. Sementara itu, meja kursi anak didik ditata sedemikian formal. Tidak jarang, murid yang pandai ditampung di sekolah tertentu atau sekolah unggulan.

Cara-cara seperti itu, dalam pandangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo Drs Pram Prasetya Achmad MM, sebenarnya mendidik untuk berkasta-kasta. ''Sejak dari TK sampai SMA/SMK sama. Murid yang pintar di kelompok yang pintar, guru berdiri di depan, ada gambar presiden dan wakil presiden, ada papan tulis. Selama ini seolah di-setting mendidik berkasta-kasta,'' paparnya.

Karena itu, dia setuju cara-cara tersebut mulai diubah. Dia menyarankan, lebih baik meniru cara proses pembelajaran di beberapa negara tetangga yang mengarah ke pembelajaran demokrasi sejak dari bangku sekolah. Misalnya cara berpakaian guru dan penataan tempat duduk tidak terlalu formal.

Dia tidak setuju guru berpakaian formal seperti sekarang. Menurut pendapatnya, pakaian pegawai fungsional harus sesuai dengan fungsi masing-masing, bukan malah memakai seragam birokrasi.

Untuk beberapa keperluan itu, dia akan mengajukan usul ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah, agar guru diakses untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik. Purworejo, kata Pram, sedang merencanakan beberapa pengubahan kegiatan pembelajaran. Termasuk tengah menyusun metode guru SD yang mengajar bahasa Inggris.

Tidak lama lagi, pelajaran bahasa Inggris akan disiarkan melalui RSPD. Untuk itu, semua guru SD yang akan mengajar bahasa Inggris sudah diberikan penjelasan dan materi pelajaran. Selanjutnya, mereka diwajibkan mengikuti siaran radio ketika berlangsung mata pelajaran itu.

Kota penghasil buah durian tersebut akan meniru sebagian sistem pendidikan yang diterapkan Australia. Pemilihan tata cara belajar di negeri kanguru itu terutama setelah ada utusan Purworejo menimba ilmu di sana selama enam bulan. Dia adalah Dra Azizun Naimah (35), guru bahasa Inggris SMK 1 Purworejo.

Dra Azizun terpilih mewakili Jawa Tengah dalam program tukar guru di Queensland, Australia. Azizun menuturkan, di Australia sejak SD sudah diajarkan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Indonesia. Negara itu mewajibkan setiap anak didik menguasai bahasa asing, antara lain untuk menggerakkan kemampuan otak kanannya.

Mengakses Internet

Selama enam bulan di kota Toowoomba, Queensland, wanita yang lahir di Kudus pada 15 Februari 1969 itu diberi tugas mengajar bahasa Indonesia. Dengan kata lain, dia menjadi guru tamu di kota itu. Queensland merupakan salah satu dari tujuh negara bagian Australia.

Setiap guru tinggal menyebut topik, lalu murid diminta mengakses internet yang sesuai dengan topik pelajaran. Setelah itu, murid diminta mempresentasikannya di kelas. Di sana setiap murid memiliki alamat email, sementara fasilitas internet dan intranet sekolah juga sudah tersedia.

Adapun pembagian tingkatan sekolah di sana adalah primary school (SD) dari kelas I sampai VII, high school (SMA) kelas VIII sampai XII. Dengan demikian, di sana tidak ada SMP. ''Di sana juga tidak ada murid diminta mencatat materi pelajaran yang dibacakan guru,'' katanya.

Dia mengakui, selama ini dia dan guru-guru pada umumnya mengajar hanya terpaku pada kurikulum. Sebab, kalau tidak mengikuti kurikulum niscaya murid tidak akan mampu mengerjakan ujian semester, ujian akhir sekolah (UAS), atau ujian akhir nasional (UAN). ''Akhirnya guru hanya mengejar kurikulum, sementara target agar murid menguasai bidang pelajaran tidak mesti tercapai,'' ungkapnya. (Eko Priyono-76j)