PDI-P Yakin Dapat 19 Kursi

KEBUMEN- Meskipun data di KPU baru 65,3%, kalangan partai politik di Kebumen kemarin mulai memprediksi perolehan kursinya. Diperkirakan, PDI-P yang unggul di 23 kecamatan meraih 19 kursi atau tambah tiga kursi.

Adapun Partai Golkar yang sejak awal berambisi mendulang suara, kali ini agaknya hanya akan meraih tujuh kursi. Dengan perhitungan di Kebumen ada tujuh daerah pemilihan (DP), diperkirakan tiap-tiap DP hanya meraih satu kursi DPRD.

Sementara itu, PKB diperkirakan masih bisa mempertahankan sembilan kursi. Sampai saat ini, partai yang didukung mayoritas nahdliyyin tersebut menduduki posisi kedua di bawah PDI-P dan di atas Partai Golkar.

Sekretaris DPC PDI-P Probo Indartono SE kemarin mengatakan, belum semua perolehan suara masuk. Namun, diprediksikan partai itu meraih kemenangan di atas 40%. ''Yang sudah pasti, hitungan kami bisa meraih 19 kursi,'' ujar Probo.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Ambar Sugito mengakui, hasil pemilu ini masing-masing DP hanya mendapat satu kursi. Berarti, maksimal hanya tujuh kursi di DPRD Kabupaten, atau hanya tambah dua kursi di DPRD. ''Namun, hasil akhir masih kita tunggu,'' ungkap dia di Mapolres, kemarin.

Mengutip data back up teknologi informasi (TI) di KPU hingga 10 April (data terakhir), posisi sementara lima besar diduduki PDI-P dengan 201.473 suara, PKB 81.9223 suara, Partai Golkar 78.754 suara, PPP 42.128 suara, PAN 34.530 suara, dan Partai Demokrat 31.811 suara.

Belum Masuk

Anggota KPU Kebumen Danang Munandar SE yang dihubungi kemarin mengungkapkan, data manual yang dari bawah belum semua masuk KPU. Dari 26 kecamatan, baru 10 kecamatan yang kotak suaranya sudah masuk semua.

Menurut penjelasan dia, sesuai dengan SK KPU memang jadwal penyerahan perhitungan suara dari bawah itu hingga 30 April mendatang. ''Keterlambatan itu semata-mata teknis dan masih sesuai dengan aturan KPU."

Mengenai perhitungan perolehan kursi tiap DP, Danang belum bisa memberikan keterangan. Namun menurut rencana, KPU Kebumen Selasa ini menggelar rapat pleno, mengundang utusan partai politik, panwas, pemantau, serta Muspida.

Sebelumnya, Ketua KPU Teguh Purnomo SH menyatakan kelambanan penghitungan suara ini bukan karena kesalahan KPU, melainkan mekanismenya memang harus ditempuh dari bawah. Padahal, tugas KPPS sangat berat dan blangko isian sangat banyak.

Untuk memberikan informasi awal kepada masyarakat, KPU Jateng bersama Pemprov bekerja sama mem-bakc up data. Back up data itu diolah Kantor Pengelolaan Data Elektronika dan Arsip Daerah.

Teguh menegaskan, data resmi yang sah adalah yang diambil dari bawah, ada berita acara dan tanda tangan KPPS serta para saksi. ''Kami berharap, data dari bawah itu bisa segera masuk ke KPU untuk mengetahui hasil akhir,'' katanya.(B3-76j)