''Pemilu Terjelek dan Kotor''

PURWOREJO- Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB), H Imam Abu Yusuf SH, menilai pemilu kali ini terjelek dan terkotor. Dia menyatakan pemilu kali ini tidak lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Penilaian jelek dan kotor, menurut dia, antara lain karena politik uang terjadi di mana-mana. Selain itu komputerisasi KPU dan PPK yang menelan dana Rp 200 miliar juga tidak berfungsi secara maksimal. Akibatnya, waktu penghitungan hasil pencoblosan menjadi lama.

Kecuali itu di beberapa tempat terjadi kekeliruan kartu suara. Di antaranya terjadi di wilayah Purworejo. Akibat kekeliruan itu dua buah TPS di Brengkelan, Kecamatan Purworejo, dan Kaliboto, Kecamatan Bener, harus mengulang pencoblosan. ''Pemilu kali ini terjelek dan terkotor. Tetapi saya tidak setuju diulang, sebab akan merugikan rakyat dan bangsa. Biaya yang dikeluarkan sudah sangat banyak,'' kata dia ketika ditemui di lokasi penghitungan suara tingkat KPU Purworejo, kemarin.

Sebaliknya Imam Abu Yusuf yang menjabat Ketua Forum Komunikasi Lintas Partai (Foklap) itu mendesak aparat berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Sebab dia menyatakan menemukan beberapa kasus pelanggaran hukum di seputar penyelenggaraan pemilu. Di antaranya tentang caleg yang dikabarkan menyuap Panwas Pemilu.

''Segala bentuk pelanggaran pemilu harus ditindaklanjuti. Kesalahan pemilu bisa saja karena ulah oknum, bukan konstitusinya,'' tegas Imam.

Penghitungan Suara

Sementara itu rapat pleno terbuka rekapitulai hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten belum bisa diketahui hasil lengkapnya. Sebab proses penghitungan tersebut cukup memakan waktu, bahkan hingga pukul 12.30 baru menyelesaikan penghitungan PPK Ngombol. Ketua KPU, Drs Muslikhin Madiani, memperkirakan penghitungan akan berlangsung hingga Selasa pagi ini. Dia menjamin PPK yang belum mengirimkan hasil penghitungannya akan melaporkan dalam satu hari kemarin.

Di sela-sela acara itu Drs Sunardi, suami caleg nomor 3 Partai Golkar di DP4 (Bener, Loano, Gebang), Sri Bandu Rahyuni, mengajukan protes karena kehilangan 116 suara. Hilangnya suara, menurut dugaan Sunardi, terjadi pada saat rapat pleno di PPK. Karena itu angka perolehan di PPS beda dari di PPK.

Dia berikan contoh hasil di Desa Mayungsari 83 suara, tetapi yang tercatat di PPK hanya 2 suara. Di Desa Jati memperoleh 134 suara, tetapi di PPK hanya dicatat 121 suara. Di Desa Legetan memperoleh 19 suara tapi menjadi 11 suara.

Begitu pula di Desa Wadas yang semestinya 10 suara sesampai di PPK menjadi 9 suara. Di Desa Kaliurip 13 suara jadi 9 suara. Sementara itu perolehan di Kalitapas yang semestinya 19 suara berubah menjadi 4 suara.

Menanggapi protes itu ketua KPU mengembalikannya ke para saksi internal partainya, baik di tingkat PPS maupun PPK. ''Kalau mau revisi harus ditampilkan dari saksi internal mereka. Yang penting, hal itu tidak memengaruhi komposisi perolehan partai,'' kata ketua KPU. (yon-76i)