Pemerintah Serahkan ke KPU

SEMARANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya ke KPU persoalan penghitungan suara pemilu yang dinilai lamban oleh beberapa kalangan dan partai politik. ''Itu tanggung jawab KPU,'' kata Gubernur Jawa Tengah H Mardiyanto di sela-sela Dies Natalis Ke-34 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, di Auditorium II Kampus III, Rabu (7/4).

Menurut Mardiyanto, pemerintah tidak terlibat dalam mengatasi persoalan keterlambatan penghitungan suara pada pemilu kali ini. ''Biarkan mereka (KPU) bekerja profesional dan independen,'' kata Gubernur.

Mardiyanto menambahkan, pemerintah tidak mau dianggap ikut campur sehingga nanti muncul anggapan hasil penghitungan suara mendapat pengaruh dari pemerintah, yang selanjutnya ada penolakan dari masyarakat.

''Pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur untuk meng-up date data dari daerah-daerah ke pusat, namun pemerintah tidak akan ikut campur dalam persoalan KPU tersebut,'' tambahnya.

Soal penghitungan suara, menurut Gubernur, menjadi tanggung jawab KPU, Pemprov Jateng tidak akan mencampuri masalah itu karena KPU independen.

Mengenai coblosan yang akan diulang di beberapa tempat di Jateng, menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir. ''Masyarakat Jateng sudah dewasa dalam politik. Terbukti pencoblosan 5 April lalu lancar di semua daerah,'' katanya.

Dia menambahkan, Jateng tidak ada coblosan susulan, namun yang ada adalah pengulangan pencoblosan. ''Hanya beberapa tempat, bahkan 5 April lalu ada yang langsung diulang,'' ujarnya.

Karena itu, dalam pencoblosan ulang tidak ada persiapan khusus yang perlu dilakukan pemerintah. Seperti diberitakan (Suara Merdeka, 7/4), sekitar 40 TPS yang tersebar di 35 daerah di Jateng dipastikan melakukan coblosan ulang. Di antaranya di Brebes 3 TPS dan Cilacap 1 TPS. Sedangkan keterlambatan penghitungan suara dari daerah ke pusat karena tidak berfungsinya sistem teknologi informasi (TI). (wid-74t)