logo SUARA MERDEKA
Line
  Rabu, 7 April 2004 Internasional  
Line

Analisis

Syiah-Suni Angkat Senjata, AS Hadapi Masalah Serius di Irak

WASHINGTON - President George W Bush, awal pekan ini, bertekad tetap menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Irak sesuai jadwal meski terjadi pemberontakan milisi muslim Syiah terhadap pasukan pendudukan pimpinan Amerika, yang menewaskan sejumlah tentara AS.

Bush mengatakan, pemberontakan dan mutilasi terhadap empat warga sipil AS oleh sekelompok orang Irak di Fallujah pekan lalu tidak akan memengaruhi batas akhir 30 Juni bagi penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Sementara Koalisi kepada rakyat Irak.

''Kami akan bisa menepati jadwal itu, dan kami akan mengupayakannya,'' kata Presiden Bush di Charlotte, Negara Bagian Nort Carolina, tempat dia mengadakan kampanye.

''Pesan kepada warga Irak adalah, mereka tak perlu khawatir Amerika akan berbalik dan berlari begitu saja. Jika mereka mengira kami tidak bersungguh-sungguh tentang penepatan janji itu, banyak orang tidak mau terus mengambil risiko demi tercapainya kebebasan dan demokrasi.''

Namun untuk menepati janji itu membutuhkan peningkatan komitmen Amerika terhadap Irak, saat kampanye presiden sedang mengumpulkan tenaga.

Penentangan terhadap pendudukan pimpinan AS menyebar dari kelompok muslim Sunni yang menjadi pendukung setia Saddam Hussein dan sekutu-sekutu asing mereka sampai anggota radikal mayoritas Syiah di Irak.

Dan awal pekan ini, seorang perwira militer AS untuk kali pertama menyampaikan kemungkinan bahwa lebih banyak tentara Amerika dibutuhkan di Irak jika protes-protes rusuh terus berkembang.

Mengadu AS-Irak

Yang lebih penting, pemberontakan akhir pekan lalu itu mengadu tentara AS dengan rakyat Irak. Padahal penganjur invasi Irak di Pentagon (dinas pertahanan AS) dan kantor Wapres Dick Cheney menganggap warga Irak itu sebagai sekutu Amerika: kaum Syiah yang menentang rezim Saddam.

Kenyataan tersebut menyulitkan pemerintah AS dalam mempertahankan perang gerilya di Irak sebagai bagian dari perang melawan terorisme, saat jajak pendapat terbaru menunjukkan perang tersebut menurunkan tingkat dukungan bagi Bush.

Bush dan sejumlah pejabat lain pemerintahan kembali menyalahkan pemberontakan oleh ribuan orang Syiah yang dimulai akhir pekan lalu itu pada satu orang: Moqtada al-Sadr, ulama Syiah berusia 30 tahun. Al-Sadr, Minggu lalu, menyerukan kepada para pengikutnya untuk ''meneror musuh kalian''.

''Orang inilah yang memutuskan pemberontakan itu bukannya membiarkan demokrasi tercipta, dia sedang melatih kekuatan,'' kata Bush. ''Dan kami tidak akan membiarkan hal itu berlanjut.''

Para pakar mempertanyakan pemahaman pemerintah terhadap situasi tersebut. ''Keadaan itu jauh lebih serius ketimbang yang diperkirakan Pemerintahan Bush,'' kata Shibley Telhami, analis di Brookings Institution, pusat riset kebijakan tengah-kiri.

''Awalnya kami diberitahu bahwa penentangnya adalah pendukung setia Saddam, kemudian menjadi kaum Sunni secara umum, dan kini kami diberitahu hanya seorang pemimpin Syiah,'' katanya.

''Mereka (pemerintah Bush) tidak berusaha mengatasi realitas-realitas oposisi yang lebih besar di Irak. Padahal oposisi tersebut jauh lebih meluas dibandingkan perkiraan pemerintah,'' katanya.

Kerry Mengecam

Senator John Kerry, kandidat presiden dari kubu Demokrat, mengecam pendekatan sepihak Bush di Irak dan kebijakan luar negerinya.

Dia mengatakan, ''Mereka mencari bencana. Sejauh ini, mereka kurang banyak mengambil tindakan yang menurut saya perlu dilakukan untuk meminimalisasi risiko jangka panjang.''

Kerry, yang mengecam meluasnya kekacauan di Irak, mengatakan: ''Kami tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut. Harus ada solusi politik dan diplomatik, yang sayangnya pemerintah berusaha untuk menghindarinya.''

Kerry mengulangi seruannya bagi keterlibatan internasional lebih besar dan menantang Bush untuk menguraikan rencananya.

''Saya kira presiden berutang kepada rakyat Amerika untuk menjelaskan siapa yang akan kita serahi kekuasaan dan bagaimana jadwal penyerahan 30 Juni itu, serta rencana keamanan apa yang dipersiapkan setelah 30 Juni?''

Beberapa pejabat senior AS kini mengatakan, karena kaum Sunni dan Syiah sama-sama memberontak terhadap pendudukan pimpinan AS, mereka tidak melihat adanya jalan keluar di Irak.

Tidak ada cara yang bisa dilakukan AS untuk memperlihatkan transisi mulus kepada kekuasaan demokrasi Irak dalam waktu dekat, dan hanya ada sedikit kemungkinan pasukan AS di Irak bisa memulihkan keamanan tanpa menambah tentara.

''Hal terakhir yang Anda butuhkan dalam beberapa bulan menjelang pemilihan presiden Amerika adalah peningkatan tindakan,'' kata seorang pejabat senior, yang tidak bersedia disebut namanya karena pernyataannya tidak diberi kuasa dan pesimistik.

''Namun dia melihat kemungkinan Irak terjerumus ke dalam perang saudara makin besar.''

Bush mungkin berusaha menepati batas akhir 30 Juni bagi penyerahan kedaulatan Irak kepada badan pemerintah yang belum ditunjuk, namun para pejabat pemerintahan memberikan isyarat kuat bahwa transfer itu tidak begitu berarti dalam hal keterlibatan AS. (ynews-niek-46)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional | Liputan Pemilu
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA