Pemkot Akhirnya Kucurkan Dana Parpol

KOTA- Pemkot Surakarta akhirnya mengucurkan dana bantuan parpol Rp 297,847 juta pada 24 parpol peserta Pemilu 2004 di Solo. Hal itu menyusul desakan dari sejumlah partai beberapa waktu lalu, agar bantuan segera dicairkan.

Menurut Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Drs Rhumdani MM, enam parpol yang juga peserta Pemilu 1999 disesuaikan dengan PP No 5/2001. Bagi 18 partai baru, bantuan yang diperoleh disamakan masing-masing Rp 5 juta.

"Dana Rp 297,847 juta tersebut sudah kami distribusikan kepada 24 parpol. Untuk 18 partai memperoleh Rp 1.000 dikalikan jumlah suara sah yang diperoleh Pemilu 1999 silam, dan yang lain Rp 5 juta per parpol," ujarnya, kemarin.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Wali Kota H Slamet Suryanto, kepada setiap pimpinan parpol di Loji Gandrung, kemarin malam.

Rhumdani memaparkan, semula ketentuan pemberian bantuan pada parpol berdasarkan UU No 2 tahun 1999 tentang partai politik, petunjuk teknisnya (juknis) mengatur besaran dana yang diterima tiap parpol kontestan Pemilu 1999 Rp 1.000 per suara sah yang diraih.

Lantas turun ketentuan baru No 31/2002 yang belum ada juknisnya. Karena belum ada juknis, pembagian disesuaikan dengan kebijakan Wali Kota.

Orang nomor satu di Pemkot itu memutuskan, partai yang pernah menjadi kontestan Pemilu 1999 memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan lama, yakni PP No 51 tahun 2001. Untuk partai baru, masing-masing menerima Rp 5 juta.

Enam parpol yang memperoleh bantuan sesuai dengan jumlah suara sah diperoleh pemilu sebelumnya yang dikalikan Rp 1.000, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dia mengatakan, belum turunnya juknis pembagian dana bantuan parpol bukan hanya terjadi di Solo, melainkan juga di beberapa kabupaten atau kota lain. Akhirnya, untuk mendistribusikan dana tersebut disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.

Pada bagian lain, dia mengemukakan, 765 hansip/linmas yang diterjunkan dalam pengamanan pemilu di luar TPS sudah menerima uang kesejahteraan, kemarin. Hansip/linmas yang bertugas di luar TPS tersebut direncanakan hanya tiga hari selama pemilu. Setiap personel menerima Rp 25.000 per hari.

"Hansip/linmas di luar TPS itu berbeda dari dua petugas keamanan yang diterjunkan di tiap TPS, yang jadi satu paket dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka sudah diberi seragam sekaligus uang saku. Mereka bertugas mulai H-1, hari H, dan H+1 mendatang," tutur dia.

Pada 51 kelurahan, masing-masing diterjunkan 10 personel. Untuk setiap kecamatan 31 orang dan di tingkat kota yang tergabung bersama aparat Polresta Surakarta 100 orang.

Kecurangan

Sementara itu ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa UMS menyerukan kepada aparat keamanan untuk bersikap tegas, netral, dan adil, dalam menyelesaikan segala bentuk kecurangan pemilu. Hal itu sangat penting agar pemilu yang benar-benar jujur, adil serta bersih dapat tercapai.

"Kami menyerukan kepada aparat untuk menangani secara tegas bentuk pelanggaran dan kecurangan, baik pra maupun pascapemilu. Aparat jangan pilih kasih dan harus netral. Jika itu terlaksana, pemilu bisa terselenggara dengan benar," kata Nizar Rahman, Ketua Komite Aksi, Sabtu lalu.

Para mahasiswa melakukan aksi dengan tertib di pertigaan jalan menuju kampus UMS Pabelan, dengan membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat dan membentangkan spanduk serta poster yang berisi mengajak masyarakat agar mengawasi terjadinya kebusukan politik selama pemilu.

Hal senada dilontarkan mahasiswa yang tergabung dalam Somasi (Solidaritas Mahasiswa untuk Advokasi). Mereka menyeru agar masyarakat tidak memilih caleg mantan anggota Dewan. Terutama yang jelas-jelas selama menjadi Dewan, tidak pernah menjadi penyambung lidah rakyat.

"Jangan pilih caleg yang selama menjadi anggota Dewan malah merampok rakyat Solo. Semuanya jelas, mulai dari kasus THR tahun 1999 sampai kunjungan kerja fiktif tahun 2003, mereka lakukan. Dan sekarang banyak di antara mereka yang mencalonkan lagi," kata Fajar, anggota Somasi.(G18,an-86s)