Dapur Umum Harus Dibatalkan

BOYOLALI - Ketua DPC PDI-P Boyolali, Probo Suhartono menyatakan protes atas rencana pendirian dapur umum saat pencoblosan pemilu. Meski yang mendirikan bukan parpol, dapur umum bermuatan politis dan bisa digunakan menggiring massa mencoblos partai tertentu.

''Jika nekat mendirikan dapur umum saya tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Panwas harus cepat turun ke lapangan dan mencegah pendirian dapur umum,'' kata dia, kemarin.

Sebagai catatan, Suryono, Kepala Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali mengakui mendirikan dapur umum saat pencoblosan. Para pemilih dan petugas di TPS akan diberi makan dan kudapan (makanan ringan). ''Ini saya lakukan karena pemerintah tidak mengeluarkan anggaran makan dan minum untuk pemilih serta petugas pemilu,'' katanya.

Dapur umum didirikan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Biayanya diambil dari kantongnya sendiri. Dapur umum itu untuk kepentingan sosial dan sedekah. Jadi, tidak ada kepentingan politik apalagi menggiring massa untuk mencoblos partai tertentu.

Sebelumnya, Ketua DPD PAN Drs Thontowi Jauhari SH mengecam rencana pendirian dapur umum. Dia menilai pendirian dapur umum bermuatan politis dan bisa dikategorikan sebagai politik uang.

Probo Suhartono menduga di belakang rencana pendirian dapur umum terdapat seorang calon anggota legislatif (caleg) dari partai tertentu. Kepala desa tidak mungkin mendirikan tanpa bantuan atau perlindungan caleg tersebut.(shj-42i)