''Dapat Dilakukan Subsidi Silang''

BREBES - Program bebas sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) siswa SD negeri/swasta di Kota Tegal, sebaiknya diarahkan kepada anak dari keluarga tak mampu. Bila program ini berhasil, hal ini perlu dikampanyekan di daerah lain sehingga anak tak mampu memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan mereka yang mampu.

''Program ini sebenarnya bisa dilakukan dengan subsidi silang. Yang kaya membantu yang miskin. Dengan demikian kesempatan mereka memperoleh pendidikan akan sama,'' papar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Drs Subagyo Brotosedjati MPd menanggapi pro-kontra gebrakan Wali Kota Tegal Adi Winarso SSos menyangkut upaya pembebasan SPP SD negeri/swasta.

Berbicara pada seminar pendidikan Komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan, Sabtu lalu (3/4), Subagyo mengatakan, program bebas SPP sebenarnya sudah dilaksanakan sejak dulu. Namun, meski bebas SPP, siswa masih ditarik sumbangan Badan Pelaksana dan Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Karena itu, istilah yang tepat untuk membebaskan sumbangan biaya sekolah adalah bebas biaya pendidikan.

Untuk mengarah pada pembebasan biaya pendidikan diperlukan proses. Sebab ini menyangkut kebutuhan sekolah masing-masing yang tak sama jumlahnya. Karena itu, bila program tersebut hendak dilaksanakan, prioritasnya adalah anak tak mampu. Adapun sumbangan biaya pendidikan dari yang mampu digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Misalnya, peningkatan profesionalisme guru melalui kursus atau pendidikan lain.

Kesadaran Guru

Menurut Subagyo, berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar, masih kurang disadari kalangan guru sendiri. Padahal itu bermuara pada peningkatan mutu pendidikan,

Satu contoh yang sering terlihat, seorang guru yang semula bergolongan IId, setelah mengikuti ujian dinas dan kursus-kursus, kemudian naik menjadi IIIa, meski kualitasnya masih sama. Padahal yang diharapkan, peningkatan status kepegawaian itu meningkatkan pula profesionalisme mereka.

''Kita sering sakit, kemampuan kita tak pernah naik. Meski pangkat dan golongan tinggi, cara mengajarnya masih seperti dulu. Paradigma ini harus kita ubah sesuai dengan tuntutan pendidikan,''

Contoh perilaku guru juga dipaparkan Subagyo, khususnya saat mereka menghadapi anak didik. Guru yang sudah meningkat kualitasnya, tidak membiarkan anak didik melakukan gerakan siap, dengan kaki dan tangan dalam keadaan santai. ''Jika anak berbuat salah, harus dibetulkan dengan contoh yang benar,'' tuturnya.

Secara umum Subagyo melihat peningkatan mutu pendidikan sudah tampak di jajaran guru Kabupaten Brebes. Indikasi itu terlihat dari peningkatan peringkat ujian akhir nasional (UAN) SMP/MTs dan SMA/SMK tahun 2002-2003.

Brebes yang semula pada nomor lima dari bawah kini beranjak naik pada posisi di bawah angka 30. Salah satu faktor peningkatan itu disebabkan adanya dukungan program Regional Education Development and Improvement Project (REDIP) yang didanai Japan International Cooperation Agency (JIKA).(wh-17i)