Dikecam, Rencana Dapur Umum di TPS

BOYOLALI - Ketua DPD PAN Boyolali, Drs Thontowi Jauhari SH, mengecam rencana pendirian dapur umum oleh sebuah partai saat pencoblosan. Dia menilai pendirian dapur umum itu bermuatan politis dan bisa dikategorikan sebagai politik uang.

Karena itulah dia meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) mengecek ke lapangan dan mencegah pendirian dapur umum tersebut. ''Saya siap memberikan keterangan,'' kata dia, kemarin.

Namun dia tak mau menyebutkan partai tersebut. Dia hanya menyebutkan rencana itu terjadi di Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali.

Dia tak mau menyebutkan identitas partai tersebut karena dapur umum masih berupa rencana. Dia berharap partai tersebut tak mewujudkan rencana itu.

Bila nekat, kata dia, partai lain akan memprotes. Bahkan tak tertutup kemungkinan hal itu menimbulkan konflik. Sebab, pada hari tenang semua kegiatan yang berkait dengan sosialisasi partai atau kampanye harus dihentikan. Semua partai harus tahu diri dan tak boleh melakukan kegiatan berkait dengan upaya menarik simpati massa. ''Kalau mau jujur, dapur umum itu bernuansa untuk menarik simpati dan ujung-ujungnya agar massa mencoblos partai tersebut,'' kata dia.

Diserahkan KPPS

Pendirian dapur umum itu, kata dia, merupakan pelanggaran berat dan harus ditindak. Apalagi itu dilakukan pada saat pencoblosan.

Ketua Panwas Pemilu Wibowo Mukti Samadi menyatakan kampanye sudah berakhir Kamis kemarin. Karena itulah segala kegiatan yang berkait dengan kampanye atau upaya menarik simpati massa tak diperbolehkan lagi.

Pendirian dapur umum oleh sebuah partai jelas merupakan pelanggaran dan termasuk politik uang. Karena itu serahkan saja pendirian dapur umum ke KPPS. Jangan dikelola partai, sebab bernuansa politik untuk menjaring simpati massa.

''Secara resmi saya belum menerima laporan. Namun jika saat pencoblosan ada dapur umum akan kami hentikan,'' kata dia. (shj-49g)