Logistik Kacau, Bupati Ditegur Mendagri

• Camat Ancam Tak Bantu KPU

KARANGANYAR- Meski pemilu tinggal empat hari lagi, distribusi logistik di sejumlah kecamatan di Karanganyar masih kacau. Akibatnya, Bupati Hj Rina Iriani SPd MHum ditegur Mendagri. Sebab di Jawa Tengah, Karanganyar dinilai paling lambat dalam distribusi logistik.

''Saya baru saja mendapat teguran dari Mendagri melalui Dirjen Otda Oentarto Sindungmawardi. Karena itu saya minta rapat mendadak untuk mengevaluasi persiapan pemilu,'' tandas Bupati dengan nada tinggi, pada rapat evaluasi persiapan pemilu, Rabu (31/03) malam.

Rapat di pendapa rumah dinas Bupati yang dihadiri Muspida, KPU, Panwas Pemilu, seluruh partai politik peserta pemilu, para camat, dan para pejabat itu berlangsung cukup seru. KPU yang dinilai lambat dalam melaksanakan tugas, mendapat sorotan dari hampir seluruh peserta rapat, termasuk Bupati.

Bahkan ketika Ketua KPU Drs Sutopo hendak turun dari podium setelah memberi penjelasan tentang distribusi logistik tersebut, tetap diminta di tempat untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Bukan berdasarkan data, melainkan kondisi nyata dari laporan para camat. Bahkan para camat sempat mengancam tidak akan membantu KPU. Sebab berdasarkan hirarki, KPU bukanlah atasan camat.

Namun ancaman itu diurungkan setelah Bupati meminta mereka untuk membantu.

''Saya minta KPU bekerja tidak hanya berdasarkan pada hal-hal yang makro, tapi juga yang mikro, yang riil terjadi di masyarakat. Saya juga minta para camat untuk tetap membantu tugas KPU. Itu perintah saya sebagai Bupati kepada camat,'' tandas Bupati yang disambut setuju para camat.

Kekacauan distribusi logistik pemilu, seperti yang dikatakan Camat Kebakramat Triyanto, hampir dihadapi seluruh kecamatan atau penitia pemilihan kecamatan (PPK). Selain mengeluhkan logistik pemilu, undangan pemilih, dan kartu pemilih yang belum datang, para camat yang hadir juga mengeluhkan para saksi belum siap.

''Dari logistik pemilu yang diterima masih banyak beberapa kekurangan. Antara lain formulir C1, C2, C6, Bd, S2, S3, serta kertas segel,'' kata Triyanto.

Para pegurus partai peserta pemilu mengeluhkan hirarki perhitungan suara, besarnya kotak suara, dan bilik suara yang tidak memenuhi standar serta ancaman kerusuhan setelah perhitungan suara. Ketua DPD PAN Susatyo Budi menanyakan, apakah hirarki perhitungan suara dari TPS, PPS, PPK ke KPU, atau ada hirarki yang lain.

''Kotak serta bilik suara yang tersedia itu sangat kecil dan tidak memenuhi persyaratan. Apakah PPS atau PPK bisa membuat kotak suara atau bilik suara lain? Sebab kalau dipaksakan, kartu suara bisa sobek,'' tanya Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar, Juliatmono.

Ketua KPU Sutopo menanggapi KPU akan melakukan penyisiran distribusi logistik terhadap kecamatan-kecamatan atau PPK-PPK yang kekurangan. Kekurangan logistik pemilu diakibatkan ada beberapa kecamatan atau PPK yang kelebihan logistik tapi tidak dikembalikan.

''Mengenai usul pembuatan kotak dan bilik suara ditangguhkan saja. Sebaiknya digunakan peralatan yang ada dulu. Kalau kotak suara kurang, bisa menggunakan kardus,'' tandas Sutopo. (G8-49s)