Gus Dur: Ketua KPU Harus Mundur

• Teledor dan Gagal Jalankan Tugas

KUDUS- KH Abdurrahman Wahid mengatakan, Ketua KPU Pusat Nazarudin Syamsudin harus secepatnya mundur karena kinerja lembaga tersebut amburadul. Salah satu contoh adalah ketersendatan distribusi logistik pemilu beberapa hari menjelang pelaksanaan pemilu.

''Seharusnya H-3 dari pelaksanaan coblosan semua keperluan harus sampai ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), termasuk yang di luar negeri,'' ujar Gus Dur saat kampanye PKB di Lapangan Loramwetan, Kecamatan Jati, Kudus, kemarin.

Hingga Kamis (1/4), kata dia, banyak daerah yang melapor belum menerima semua barang keperluan pemilu. Kenyataan tersebut diperparah dengan adanya laporan belum didaftarnya sekitar dua juta pemilih di berbagai tempat di Indonesia.

Kondisi tersebut jelas merupakan ''rapor merah'' yang harus diterima KPU Pusat sebagai institusi penyelenggara pemilu. Gus Dur menyatakan, jabatan Ketua KPU hendaknya diserahkan kepada orang yang bisa menangani semua permasalahan di dalamnya.

Menurut dia, Nazarudin gagal menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPU. Dia mencontohkan, terjadi keteledoran fatal yang dilakukan KPU pada Daerah Pemilihan 6 yang meliputi Magelang, Wonosobo, dan Banyumas.

Di wilayah tersebut terdapat caleg PKB bernomor 3 untuk DPR bernama Al Hilal Hamdi (mantan menaker zaman Gus Dur berkuasa) yang berjenis kelamin laki-laki. Namun dalam daftar pemilih yang disebar, Hilal dinyatakan berjenis kelamin perempuan. ''Itu jelas-jelas pekerjaan yang sembrono dan konyol, '' tegas Gus Dur.

Karena kinerjanya yang tumpang tindih itu dia minta Nazarudin Syamsudin meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia karena telah gagal menjalankan tugasnya. Gus Dur juga menyoroti masalah seputar peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan, bila PKB menang dalam 15 tahun pertama akan dicanangkan program peningkatan pendapatan per kapita penduduk sebesar Rp 83 juta/tahun atau sekitar Rp 7 juta/bulan.

Selain itu akan diupayakan penundaaan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar 220 miliar dolar lebih. ''Paling tidak setelah 5 tahun mendatang kita baru membayar utang-utang tersebut,'' kata Gus Dur. (ton-83i)