Demokrasi PNS

Oleh: A Zaini Bisri

KAMPANYE pemilu telah berakhir kemarin. Di masa tenang ini saatnya untuk merenungkan gembar-gembor dan janji-janji yang diumbar. Ada janji yang masuk akal, banyak pula janji yang asal pokal. Masak ada jurkam janji akan membebaskan SPP sejak SD hingga perguruan tinggi. Ada pula tokoh partai yang janji menaikkan gaji PNS sampai sepuluh kali lipat. Rakyat juga dijanjikan dapat penghasilan Rp 5 juta sebulan.

Rupanya di era pemilu sekarang pun lebih banyak jurkam yang membual daripada menjual. Banyak yang tidak menggunakan political marketing, mungkin beranggapan rakyat masih banyak yang bodoh, gampang tergiur dengan janji-janji muluk.

Banyak pula oknum yang mengeksploitasi kesulitan rakyat untuk membeli suara. Caranya macam-macam. Bagi yang ''bermartabat'', mereka mengeluarkan uang dari koceknya sendiri. Bagi yang culas, mereka menggunakan dana APBD untuk kampanye. Tak peduli setahun ke depan pemerintahannya kehabisan dana, yang penting target suara partainya terpenuhi dan yang bersangkutan kelak bisa menjadi kepala daerah lagi.

Tidak habis pikir logika apa yang dipakai para machiavellist itu. Mereka hanya berpikir jangka pendek untuk kepentingan yang sempit. Mereka korbankan kepentingan rakyatnya sendiri. Mereka jerat leher rakyatnya agar tetap menjadi pemimpin.

Banyak pula yang memobilisasi pegawainya agar mencoblos partai tertentu. Hari ini para PNS ''digiring'', besok mereka diapelkan untuk mengaku tetap netral. Sebuah kamuflase yang sempurna! (Kamuflase untuk orang lain atau untuk diri sendiri?)

Banyak guru pegawai negeri di provinsi ini yang mengeluh. Mereka ada yang dimutasi, ada pula yang diturunkan jabatannya. Alasannya jelas: menolak mengikuti kemauan bosnya yang juga petinggi partai tertentu. Ada pula cerita lucu. Seorang guru negeri diteror tiada henti gara-gara mengagumi kibaran bendera partai lain. Duh, kapan pahlawan tanpa tanda jasa itu tak lagi nestapa.

Netralitas PNS

Ternyata kekerasan politik masih mewarnai pemilu kali ini. Padahal, menurut Samuel Huntington (1991), sejarah telah membuktikan bahwa kekerasan politik tidak akan menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Selama satu abad dari tahun 1860 hingga 1960, sembilan dari 11 negara gagal mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena berkembangnya civil violence selama 20 tahun sebelum proses demokratisasi itu berlangsung.

Betapa salut saya pada H Sudir Santoso SH, ketua umum Praja Jateng, yang ketika tampil bersama saya pada Obrolan Simpanglima di TVRI Jawa Tengah, Selasa (27/3) lalu menyatakan tekad 9.000 anggotanya untuk tetap bersikap netral. Meski, katanya, gaji sebagai pamong desa tak seberapa. Banyak di antara mereka siap mengabdi sebagai anggota KPPS demi sukses Pemilu 2004, kendati dengan honor kecil.

Terkadang muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya para pahlawan demokrasi itu, para kepala daerah ataukah rakyat kecil seperti para anak buah Mas Sudir? Seperti juga pertanyaan, siapakah yang membangun kota-kota megah di dunia, para wali kota ataukah kuli-kuli bangunan? Siapakah yang membangun demokrasi dan peradaban, para politikus ataukah rakyat yang punya hak pilih?

Tidak semua kepala daerah merasa PNS di daerahnya adalah hak miliknya, meski di era otonomi ini mereka di bawah wewenangnya. Masih ada juga bupati atau wali kota di Jateng yang sadar bahwa PNS adalah amanat yang sedang dititipkan kepadanya. Sebagai abdi negara dan pelayan publik, PNS harus tetap dibiarkan netral. Netralitas PNS adalah modal bagi terciptanya stabilitas di daerah.

Para pejabat kita mungkin perlu mencontoh keteladanan tokoh pergerakan Dr Mohammad Natsir. Ketika ia menjadi perdana menteri, banyak PNS datang berduyun-duyun menyatakan dukungan kepada Masyumi. Apa kata Natsir? ''Simpan saja dukungan Saudara-saudara, tetaplah bersikap netral karena Saudara-saudara adalah pegawai negeri yang mengabdi kepada rakyat, bukan mengabdi kepada saya.''

- A Zaini Bisri, wartawan Suara Merdeka dan wakil ketua Mapilu-PWI Jawa Tengah.