Panwas Tunggu Laporan Masyarakat

• Dugaan Camat Kerahkan Massa PDI-P

SEMARANG- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) Kota Semarang masih menunggu aduan dari masyarakat terkait dengan dugaan keterlibatan Camat Gayamsari, Bimbong Yogatama SH, dalam mobilisasi massa PDI-P pada kampanye Selasa (30/3) lalu.

Anggota Panwas Pemilu Kota, AKP Sugiono SH, Kamis (1/4) kemarin menuturkan, sejauh ini Panwas telah memeriksa beberapa saksi yang diduga mengetahui masalah tersebut. "Dua saksi telah kami periksa. Namun keduanya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan setelah pemeriksaan dilakukan," kata dia.

Sugiono enggan menyebutkan identitas kedua saksi tersebut.

Sementara itu dalam masyarakat dan kalangan pengurus partai politik di tingkat Kecamatan Gayamsari, saat ini santer beredar kabar tentang persoalan itu yang sebenarnya. "Kalau ada partai politik dan masyarakat tahu dan bersedia menjadi saksi soal itu, silakan melapor ke Panwas Pemilu Kota," kata Sugiono.

Pemeriksaan terhadap Bimbong Yogatama telah dilakukan Panwas Pemilu Kota. Namun dia menolak bila dikatakan memobilisasi massa agar ikut kampanye PDI-P. Itu hanya laporan langkah pengamanan yang dibuat camat tersebut.

Pemberitahuan

Seperti diberitakan sebelumnya, Camat Gayamsari Bimbong Yogatama SH membuat laporan pemberitahuan tertulis kepada Wali Kota H Sukawi Sutarip SH SE perihal pemberitahuan pawai simpatik kendaraan bermotor PAC PDI-P Gayamsari pada Selasa (30/3). Pawai tersebut berbarengan dengan pelaksanaan kampanye PDI-P yang menghadirkan juru kampanye Megawati Soekarnoputri di kompleks PRPP.

Sementara itu, Wali Kota H Sukawi Sutarip SH SE ketika dimintai konfirmasi, Kamis (1/4) kemarin mengaku belum menerima surat pemberitahuan seperti dinyatakan oleh camat tersebut. "Pemberitahuan itu belum sampai ke saya," kata dia.

Dijelaskan, setelah dirinya mengusut persoalan tersebut, camat itu ternyata membuat surat itu untuk langkah koordinasi pengamanan. "Dia ingin memberitahu kepada wali kota bahwa dirinya telah mengamankan daerahnya," kata Sukawi.

Mengapa hanya diberlakukan kepada PDI-P? Menurut keterangan camat tersebut, itu karena PDI-P partai politik terbesar. Saat kampanye dipastikan massanya membeludak sehingga butuh pengamanan itu.

"Yang jelas, tidak ada unsur pengerahan massa oleh camat tersebut. Tegas saya katakan, tidak ada unsur pengerahan massa oleh camat," kata Wali Kota. (G17,H1-78i)