683 Nama Lenyap dari DPT

• KPU Siapkan 5% Kartu Suara Cadangan

KAJEN - Untuk mengantisipasi adanya warga yang belum terdaftar sebagai pemilih, KPU Kabupaten Pekalongan mencadangkan 5% kartu suara dari 553.794 total jumlah pemilih. Selain di KPU, di PPS setempat juga disediakan 2,5% kartu cadangan.

Anggota KPU Kabupaten Pekalongan, Zahiroh SPd mengatakan, hingga H-4 pencoblosan, kemarin, masih ada kemungkinan warga yang belum punya kartu pemilih. Mereka masih diperbolehkan mencoblos jika masih ada kartu suara di TPS dan waktunya masih mencukupi. "Mereka yang sudah terdaftar, tetapi belum dapat kartu pemilih akan dibuatkan kartu pemilih sementara oleh PPS setempat dan tetap bisa mencoblos," katanya.

Di Kabupaten Pekalongan, kata dia, tercatat masih ada 683 orang yang namanya lenyap dari daftar pemilih tetap (DPT). Padahal dalam daftar pemilih sementara mereka sudah terdaftar. "Mereka tidak usah khawatir, tetap bisa mencoblos karena PPS setempat sudah membuat DPT Salinan," katanya.

Menurut keterangan Zahiroh, masalah lain yang kemungkinan muncul adalah jika ada warga yang sama sekali belum terdaftar. Jika kartu suara cadangan di PPS ternyata habis atau waktu tidak mencukupi maka mereka tidak bisa mencoblos atau kehilangan hak pilih.

Mereka yang belum mendapat kartu pemilih, namun sudah terdaftar maka bisa memilih dengan surat pemberitahuan NUP (nomor urut pemilih) yang dibuat PPS setempat.

Mengenai kebutuhan logistik pemilu untuk seluruh TPS di Kabupaten Pekalongan, dia menyebutkan, kini sudah aman termasuk kartu suara yang pekan lalu baru separo terkirim. "Hari ini (kemarin-Red) sebagian anggota KPU sudah melakukan pemantauan distribusi ke seluruh PPK," katanya.

Alat Bantu

Sementara itu, dari tegal dilaporkan, hingga kemarin, KPU Kota Tegal belum menerima kiriman logistik berupa alat bantu untuk keperluan pencoblosan kaum penyandang cacat terutama tunanetra. Kalau kiriman template itu tetap tak terealisasi hingga saat pencoblosan 5 April nanti, dikhawatirkan kerahasiaan pemilihan tak terjamin. Penyandang cacat seperti tunanetra dan tunadaksa di Kota Tegal yang memiliki hak suara sekitar 1.500 orang.

Ketua KPU Kota Tegal KH Shaefudin Zuhri Madrais SAg mengakui belum menerima kiriman alat bantu dari KPU Pusat. Ketika hal itu dikonsultasikan kepada KPU Jateng, pihaknya hanya diminta bersabar menunggu.

Tentang kebutuhan alat bantu, Shaefudin mengatakan, pihaknya membutuhkan 610 buah sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Dengan demikian, tiap TPS akan disediakan satu alat bantu.

Ketua Panitia Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Cacat Jateng Ir Ronny Hudiprakoso di sela-sela simulasi pencoblosan untuk kaum difable Kabupaten Banyumas mengatakan, pihaknya mengusulkan perlunya template itu sejak KPU belum dibentuk. Namun, hingga kampanye hampir berakhir, usulan tersebut belum direalisasi. (G16, aj-17ne)