
| Jumat, 26 Maret 2004 | Semarang & Sekitarnya |
KPUD Diminta BertindakGROBOGAN- Ketua Forkom Kabupaten Grobogan Sirojuddin SH mengatakan, masyarakat kalangan bawah seperti buruh, petani, tukang becak, bakul dan tukang batu saat ini tampaknya sudah dikondisikan oleh sejumlah oknum pejabat di wilayah kecamatan untuk mencoblos partai tertentu. "Penyuluhan oknum pejabat tersebut jelas membodohi kawula alit," tandasnya, kemarin. Untuk itu, lanjut dia, semua parpol harus gigih mencegah perilaku semacam itu. Begitu juga dengan KPUD Grobogan. Lembaga ini harus segera mengambil langkah cepat, misalnya melakukan siaran penjelasan tahapan pemilu yang benar melalui radio. "Panwas Pemilu Grobogan juga harus bertanggung jawab menegakkan peraturan pemilu, mengumpulkan bukti-bukti dan menangkap oknum pejabat yang berpihak pada parpol tertentu. Sebab, aturannya pegawai negeri sipil (PNS) harus netral," paparnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki bukti berupa foto beberapa oknum pejabat saat membagikan kaus dengan identitas parpol tertentu. "Bukti tersebut pada waktunya nanti bisa dimanfaatkan untuk dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan)." Mestinya, menurut dia, pejabat atau PNS di Kabupaten Grobogan tidak perlu takut diintimidasi oleh Bupati, seperti akan dicopot dari jabatannya atau dipindahkan ke daerah lain. "Mereka harus sadar, semua komponen masyarakat mencatat dan mengidentifiksai serta mengumpulkan data-data yang autentik tentang perilaku pejabat yang tidak netral," katanya. Forkom juga mengingatkan, coblosan pada 5 April 2004 itu tidak ada hubungannya dengan presiden dan wakil presiden. Sebab, pilihan presiden dan wakil presiden itu akan dilaksanakan Juli 2004. "Rakyat harus cermat dalam memilih wakilnya." (H3-84k) |