"Pilihan Politik Tak Dapat Dibeli"

• Fenomena Kampanye Bayaran

ENAM buah kaus parpol telah dimiliki Yoyon (26), pemuda pengangguran yang kos di sebuah kampung di sekitar Jl MT Haryono Semarang. Tiga di antaranya tergantung rapi di lemari. Satu di antaranya sedang dipakai. Sementara sisanya teronggok di ember cucian kotor. Kaus-kaus tersebut ada yang didapat dari keikutsertaannya dalam kampanye, ada juga hasil pemberian orang di jalan. Hampir setiap hari, dia mengenakan kaus parpol secara bergantian. Hari ini kaus warna merah, besok hijau, dan lusa kuning.

Bagi Yoyon, kampanye pemilu adalah masa panen lima tahunan yang selalu dinantikan. Tidak hanya kaus oblong dan sembako, tetapi juga uang. Ya, sekali lagi uang! Dia sangat paham dengan intrik-intrik kampanye pemilu yang dilakukan sebagian partai politik.

"Bohong, kalau para jurkam itu berkoar-koar tentang reformasi, anti-KKN, dan money politics, di atas panggung. Padahal di balik itu mereka suka bagi-bagi uang, kaus, dan sembako saat mengajak kampanye," katanya.

Dalam kampanye putaran pertama lalu misalnya, pemuda asal Jakarta tersebut ikut dalam kampanye salah satu parpol. Saat itu informasi dia peroleh dari mulut ke mulut. Bersama beberapa teman, Yoyon disuruh berkumpul di rumah seorang caleg parpol tersebut di Jl Rejosari. Begitu sampai, seorang kader partai membagikan nasi bungkus, kaus, dan uang. Uang hanya diberikan kepada mereka yang membawa motor, besarnya Rp 10.000. Separo diberikan di muka, sisa dijanjikan akan dibagi di tempat kampanye. Dari rumah sang caleg, mereka diajak berkumpul lagi di Jl Ki Mangun Sarkoro, sebelum akhirnya menuju ke tempat kampanye di kawasan Semarang atas.

Tetap Setia

Di lokasi kampanye, lanjut Yoyon, massa ternyata terbagi dalam kelompok-kelompok tertentu, sesuai dengan koordinator masing-masing. Beberapa kelompok bahkan mempunyai tanda khusus, seperti mengenakan pita di bagian lengan.

"Waktu pembagian sisa uang kampanye, saya mencoba minta ke kelompok lain tetapi ketahuan," tuturnya.

Menjadi peserta kampanye bayaran, bukan kali pertama bagi Yoyon. Pada Pemilu 1999, saat masih tinggal di Jakarta, dia acap kali berkampanye untuk parpol-parpol yang membayarnya. Juga saat terjadi perang massa penurunan Gus Dur dari istana, Yoyon ikut serta di dalamnya.

"Di Jakarta minimal bayaran Rp 50.000. Kalau kurang dari itu, anak-anak nggak mau turun. Peserta dikasih kupon yang bisa dicairkan setelah kampanye atau demonstrasi selesai. Kalau di Semarang, mah duitnya seret,'' kata Yoyon.

Meski seorang petualang politik, sejatinya Yoyon adalah simpatisan sebuah partai besar. Dengan tegas dia menyatakan akan tetap setia kepada partai pilihannya di bilik suara nanti. "Bagi saya, pilihan politik tidak dapat dibeli. Ikut kampanye bayaran cuma iseng-iseng berhadiah. Seneng-seneng dapet duit."

Kampanye bayaran tampaknya telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Di beberapa kampung, para cukong politik berkeliaran mencari dukungan massa kampanye parpol mereka. Ada beberapa modus yang digunakan. Antara lain dengan mendekati tokoh yang menguasai massa di suatu tempat. Seperti yang terjadi di daerah Tandang. Untuk mendapatkan massa kampanye, seorang kader sebuah parpol menggunakan perantara seorang warga yang berpengaruh. Melalui orang itu, pembagian atribut dan "uang bensin" didistribusikan.

Menurut staf pengajar Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Drs Edy Widiyatmadi MSi, fenomena politik uang di dalam masyarakat sebenarnya telah lama berlangsung. Dalam pemilihan lurah di desa-desa misalnya, para calon lurah biasa membagikan sejumlah uang dan barang kepada warga desa. Namun dalam pengamatannya, agresifitas masyarakat baru muncul pascareformasi.

"Fenomena ini tak dapat dilepaskan dari kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat kita. Tidak hanya kemiskinan objektif, tetapi juga kemiskinan mental struktural yang pada gilirannya memicu berkembangnya budaya pragmatis. Pada titik tersebut, masyarakat hanya memikirkan keuntungan material dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, termasuk urusan politik," tandasnya. (Rukardi-63s)