BLORA- Sejumlah PNS di jajaran Pemkab Blora belakangan ini terus mempertanyakan realisasi pencarian gaji ke-13. Bahkan sebagian dari mereka pesimistis dalam waktu dekat ini gaji yang sudah diidam-idamkan itu akan cair.
"Sebenarnya kapan sih gaji ke-13 itu cair. Kok terkesan semakin lama kian tidak ada kejelasan," ungkap beberapa PNS kepada Suara Merdeka, kemarin.
Mereka mengungkapkan, kesan yang ada saat ini terjadi tarik ulur antara eksekutif dan legislatif. Dicontohkan, kalangan DPRD menghendaki dana gaji ke-13 dimasukkan dalam APBD 2004. Tetapi di lain pihak, eksekutif menyatakan tetap menunggu pencairan dari pusat.
"Yang benar yang mana?" tanya mereka. Sebagaimana diketahui, masalah gaji ke-13 sudah lama diperbincangkan. Sebenarnya antara eksekutif dan legislatif menjamin bahwa gaji ke-13 tersebut pasti turun, hanya kapan dicairkan masih belum ada kejelasan. Belakangan ini DPRD menghendaki agar dana dimasukkan dalam APBD 2004, alasannya bisa diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Namun, dari kalangan eksekutif belum bisa memastikan. Sebab dana dari pusat belum turun. Sementara jika diambilkan dari dana cadangan dikhawatirkan dana cadangan yang dimiliki Pemkab semakin menipis. Diperoleh informasi, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Blora diperkirakan 10.000 orang. Dari jumlah itu dibutuhkan dana sekitar Rp 17 miliar.
Juni Turun
Ketua DPRD Blora, H Warsit SPd SH ketika dimintai konfirmasi menandaskan, pihaknya menjamin gaji ke-13 sudah bisa dicairkan Juni mendatang. "Tolong tulis, saya menandaskan pada Juni gaji ke-13 untuk PNS sudah cair," katanya.
Menurutnya, sebenarnya dalam waktu dekat ini DPRD bisa mencairkan dana itu, hanya Dewan harus hati-hati. Dia mengemukakan, kalau dalam waktu dekat ini dicairkan jangan-jangan ada penilaian untuk bahan kampanye PDI-P. Karena itu pihaknya mengaku harus pandai-pandai menyikapi.
"Saya tidak mau nanti dikira sarat dengan muatan politis. Namun yang pasti gaji itu diperkirakan cair Juni mendatang," ungkap Warsit.
Ditanya kapan APBD 2004 akan digedog? Dia menjelaskan, mengingat ada beberapa hal yang masih perlu pembahasan, direncanakan APBD ditetapkan setelah pemilu.
"Memang molor, sebab masih ada beberapa hal yang perlu dibahas secara mendetail," jelasnya. Ada beberapa hal yang akan diperjuangkan Dewan, yakni keminiman pencantuman dana Pembangunan Peningkatan Sarana Ekonomi (P2SE). Tahun ini program itu hanya dianggarakan Rp 2 miliar. Dewan menghendaki anggaran minimal sama seperti tahun sebelumnya, sekitar Rp 8 miliar.
Bahkan, Dewan menyarankan agar dana P2SE Rp 12 miliar. Dengan demikian semua proyek di Blora tidak sampai ditenderkan. "Kalau melalui P2SE kan masyarakat kecil bisa merasakan langsung," tambahnya. (ud-85s)