Distribusi Surat Suara DPRD Masih Minim

JAKARTA- Walau jadwal pemilu kian dekat, distribusi surat suara DPRD kabupaten/kota untuk berbagai daerah di Tanah Air masih banyak yang kurang.

Sementara itu, surat suara DPD telah mencapai 83,5% dan surat suara DPRD provinsi 67,28%. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Prof Nazaruddin Syamsuddin di Jakarta, Jumat.

Nazaruddin juga mengungkapkan, pencetakan surat suara DPRD kabupaten/kota di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah mencapai 64%, Sumut 53%, Riau 78%, Sumsel 92%, Lampung 34%, Jabar 20%, Jateng 9%, dan Jatim 36%.

Adapun untuk Nusa Tenggara Barat (NTB), surat suara untuk DPRD kabupaten/kota telah mencapai 7%, NTT 34%, Kalbar 87%, Kaltim 97%, Kalsel 74%, Kalteng 100%, Gorontalo 100%, Sulut 24%, Maluku 70%, Papua 100%, dan Irian Jaya Barat 4%.

Menanggapi kasus peredaran surat suara asli di Semarang dan adanya sejumlah surat suara asli yang sudah dicoblos di Jember, Jatim, Nazaruddin menuturkan, itu berawal dari KPUD setempat yang meminjam surat suara asli untuk sosialisasi.

''Masalah ini sedang diteliti oleh Biro Hukum KPU. Pada awalnya, KPUD hanya meminjam surat suara asli untuk keperluan sosialisasi."

Sementara itu masalah keterlambatan distribusi dan pencetakan surat suara, kata dia, hal itu karena masalah teknis belaka. ''Tidak semua percetakan dengan sengaja melakukan hal itu (terlambat mencetak), ada juga perusahaan yang mendapat hambatan teknis seperti listrik padam. Ini akan diselidiki oleh KPU,'' paparnya.

Mengenai masih banyaknya surat suara yang belum selesai dicetak, Nazaruddin mengatakan, pihaknya belum akan mengeluarkan surat keputusan baru. ''Yang pasti, semua langkah yang ditempuh KPU untuk menjamin bahwa kebutuhan logistik dapat diproduksi dan didistribusikan dengan lancar,'' ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, ada satu perusahaan percetakan di Manado yang dipanggil KPU berkaitan dengan proses produksi. Perusahaan tersebut sama sekali belum mencetak surat suara untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Mereka juga meminta tambahan stok kertas 300 ton dari 126 ton yang dibutuhkan. ''KPU sudah mengirimkan kekurangan kertas tersebut,'' ujarnya.

Menanggapi pernyataan Center for Electoral Reform (Cetro) yang menyatakan KPU tidak mengirim kotak suara di Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, Nazaruddin menekankan, hal itu tidak benar.

KPU, jelasnya, telah mengirim 4.260 kotak dari 3.144 kotak yang dibutuhkan di Kabupaten Maros. Untuk Kabupaten Bone, KPU telah mengirim 7.456 kotak dari 7.040 kotak yang dibutuhkan.

Disengaja

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga menyebabkan surat suara asli beredar di masyarakat. "Akan tetapi saya tidak mengatakan unsur kesengajaan itu dari percetakan surat suara," jelasnya di Kantor KPU Jakarta, Jumat.

Kasus tersebut masih diusut polisi. Tentang pengunduran batas waktu pencetakan surat suara dari 18 Maret menjadi 26 Maret, Nazaruddin mengemukakan, hal tersebut karena percetakan surat suara yang telah ditunjuk tidak dapat menunjukkan kredibilitasnya dan bahkan ada yang tidak mempunyai mesin percetakan.

"Saya sudah berulang-ulang mengatakan, saya belum melihat bahwa kita perlu menyatakan keadaan darurat untuk pemilu," ujarnya.

Jika ada rencana darurat, ungkapnya, hal itu karena KPU memang mengawasi terus-menerus masalah pengadaan barang keperluan pemilu. Terbukti, ada perusahaan percetakan surat suara yang tidak bisa memenuhi permintaan KPU, selanjutnya KPU mengalihkannya ke perusahaan lain yang sanggup. "Itu kan langkah darurat. Jadi, langkah darurat tidak harus keadaan darurat," tandasnya.

Menyangkut pendistribusian surat suara ke daerah, dia mengungkapkan, sampai saat ini belum ada persoalan yang serius dan KPU yakin masalah tersebut tidak akan menghambat penyelenggaraan pemilu tepat pada waktunya.(bn,ant-88,83j)