Pembahasan LPj Wali Kota Diminta Diwaspadai

SEMARANG - Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Semarang mengingatkan, masa pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) akhir Wali Kota Semarang perlu diwaspadai.

Mereka berharap agenda itu tidak dipakai untuk melakukan tawar menawar soal dana purnabakti bagi anggota DPRD. ''Mungkin saja praktik itu bisa dilakukan untuk memuluskan laporan pertanggungjawaban tersebut. Tapi semoga saja tidak,'' kata Susana Dewi R, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Jumat.

Diungkapkan, apabila hal itu benar-benar dilakukan, sungguh sangat menyakitkan hati rakyat. Apalagi, anggota Dewan selama ini digaji dengan dana besar dan berasal dari uang rakyat pula.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota, H Ahmad Munif memastikan tidak ada tawar menawar dalam pembahasan LPj. Anggota FPG ini mengatakan pembahasan LPj tidak akan terpengaruh oleh kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat yang membutuhkan pertanggungjawaban Wali Kota selama setahun silam memimpin Kota ATLAS.

Sementara itu, anggota Komisi A H Djunaedi SH mengakui pernyataan Wakil Ketua Komisi E Jawadi Herisaputro tentang adanya dana purnabakti yang dikelola yayasan dana purnabakti (Yanatri). Sedang alokasi di APBD tidak satu pun yang menyebutkan adanya dana semacam itu.

Disinggung kemungkinan dana tersebut diselipkan atau dimasukan dalam pos lain, seperti pos bantuan ormas atau dana opersional Dewan, dia memastikan tidak ada. ''Saya yang pertama kali akan menolak, jika ada pengalokasian anggaran semacam itu. Tidak boleh ada dana titip-titipan seperti itu.''(G17,H1-63)