Biaya Siluman Merebak Beratkan Para Pengusaha

• Terkait Daya Tarik Investasi di Semarang

SEMARANG- Kalangan akademisi berpendapat, daya tarik Kota Semarang menurun di mata investor karena belum tercipta iklim investasi yang kondusif. Investasi diyakini dapat meningkat jika nilai keuntungan yang diperoleh para investor melebihi risiko usahanya.

''Risiko usaha sebenarnya dapat diperkecil melalui sejumlah kebijakan yang dapat merangsang investor,'' ungkap Vincent Didiek WA PhD, dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang, Jumat (19/3).

Dia mengemukakan, Pemkot seharusnya dapat menciptakan image positif Kota Semarang sehingga investor tertarik membuka usaha. Selama ini, kata Vincent, Pemkot belum memaksimalkan potensi kota ini. Menurut perkiraannya, potensi ekonomi Semarang yang dilirik pengusaha asing baru 10%-20%. Investor asing bisa jadi enggan menanamkan modal ke Semarang, karena tingginya biaya siluman. Biaya siluman itu, ujar dia, menggejala di jajaran birokrasi.

''Kemerebakan biaya siluman bisa jadi karena kesejahteraan para pegawai pemerintahan itu rendah. Pemkot bisa saja melegalkan pungutan yang lebih tinggi asal jelas posnya dan dapat dikontrol oleh publik,'' ujar Vincent.

Pelegalan itu, ungkap dia, untuk menghindari kemerbakan biaya siluman yang masuk ke kantong pejabat.

Negara seperti Filipina, lanjut dia, berusaha memberantas biaya siluman melalui dua jalur birokrasi. Jalur pertama yang dapat dipilih oleh investor adalah reguler. Pelaku usaha yang menggunakan jalur ini dapat menghemat pengeluarannya, namun harus menunggu lebih lama daripada mereka yang memilih jalur cepat. Sementara itu, mereka yang memilih jalur cepat dikenai biaya lebih tinggi.

Selain birokrasi yang bersih, investor juga membutuhkan kepastian iklim investasi. Pelaku usaha, kata Vincent, seringkali dibingungkan karena antarinstansi memiliki kebijakan sendiri-sendiri dan tidak sejalan. Untuk mengantisipasi kerancuan itu, pihaknya menyarankan adanya kerja sama asosiasi pengusaha, pemerintah, dan trading company di luar negeri.

Gagal Kok Bangga

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Hamas Ganny terkejut mendengar penjelasan Wali Kota Semarang H Sukawi Sutarip SH SE bahwa penurunan investasi di Kota Atlas karena Pemkot menolak jika ada investor yang mau mendirikan perusahaan di tengah kota. Semua investor besar yang mau masuk dialihkan ke pinggir kota.

''Kalau Pak Sukawi bilang seperti itu, kenapa dia membiarkan beroperasinya PT IPU . Bukankah PT IPU mengepras untuk kawasan industri, sedangkan lokasi yang dikepras masuk wilayah kota. Kalau demikian pernyataan Wali Kota tidak sinkron dengan realitas di lapangan.''

Dia menilai, jawaban Wali Kota bahwa semua perusahaan baru dialihkan ke pinggir kota dan Semarang akan menjadi kota jasa merupakan jawaban tak mendasar. Pasalnya, hal itu hanya sebagai jawaban untuk menutupi kegagalannya mengelola pemerintahan kota.

Hamas mencontohkan, pembangunan TPI Tambaklorok, penanganan BSB, dan membiarkan PT IPU beroperasi adalah kebijakan-kebijakan yang keliru. Langkah-langkah itu membuat banyak investor tak tertarik, karena kebijakan itu tidak mendukung iklim kondusif bagi perkembangan investasi.

''Makanya kalau mereka mengeluhkan pelayanan birokrasi yang jelak, sangat bisa diterima. Kami minta Pemkot mengintrospeksi diri, jangan merasa bangga mendapat kegagalan. La wong gagal kok bangga,'' tandas Hamas. (nik, H1,G17-73j)