ANALISIS FX Sugiyanto

Memasuki Masa Kampanye dengan Sedikit Cemas

BANYAK pertanyaan yang muncul berkaitan dengan datangnya masa kampaye pemilu yang dimulai 11 maret 2004 lalu. Dan pertanyaan itu adalah, apakah kampanye yang akan dilanjuti pemilu DPR ini akan berdampak pada kinerja ekonomi makro Indonesia?

Dampak tersebut dapat dipastikan ada. Tetapi apakah akan signifikan? dan bagaimana dampaknya itu yang mesti kita tunggu. Namun, dari banyak pengalaman, dan riset yang juga sudah banyak dilakukan, peristiwa-peristiwa politik semacam pemilu dan lainnya akan berdampak pada perekonomian.

Lihat saja apa yang terjadi pada Rabu, 10 Maret 2004. Harga saham jatuh sebesar 10 poin atau 1,394% menjadi 760,33. Sementara Rupiah melemah sebesar 40 poin menjadi Rp 8.585/dolar AS pada pasar spot.

Hari Kamis, Rupiah melorot lagi menjadi Rp 8.625 per dolar. Harga saham juga mengalami nasib sama, turun lagi sebesar 2,5%, menjadi 741,19 dari indeks hari Kamis.

Peristiwa ini jelas menunjukkan sentimen negatif menjelang pelaksanaan kampanye dan kampanye hari pertama tersebut. Haruskah kita khawatir secara berlebihan memasuki masa kampanye ini?

Perilaku politik Indonesia memang sangat sulit diduga. Demikian pula dampak kejadian-kejadian politik di Indonesia, termasuk juga menjelang pemilu kali ini.

Paling Mutakhir

Namun, di antara berbagai peristiwa politik dalam masa kampanye ini yang paling mutakhir adalah mundurnya Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dari kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati. Kecemasan memang sedikit terasa dengan munculnya konflik antara Mega dan SBY tersebut. Tentunya ini hal ini berkaitan dengan posisi SBY yang membidangi politik dan keamanan negara yang memang menjadi kekhawatiran banyak kalangan masyarakat pada masa kampanye ini.

Sebab, dalam perspektif ekonomi politik, apabila konflik-konflik politik tersebut sampai menciptakan gangguan terhadap keamanan, pasti akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian. Konflik-konflik internal domestic sebagaimana diperkirakan terjadi pada masa menjelang pemilu pasti akan sedikit menghangatkan perekonomian.

Data terbaru ekonomi Indonesia menjelang dimulainya masa kampanye sesungguhnya tidak ada tanda-tanda mengkhawatirkan.

Indikator moneter minggu pertama dan kuartal pertama tahun 2004 cukup baik. Tingkat inflasi bulan Februari hanya 0,02% dan inflasi tahunan 4,6% (y-t-y). Sementara suku bunga SBI satu bulan 7,48% dan 3 bulan 7,72%. Kurs Rupiah berkisar antara Rp 8.300 - Rp 8.500 per dolar AS dan cadangan devisa sebesar 35,85 miliar dolar AS. Cadangan devisa tersebut memang sedikit menurun dibanding posisi minggu terakhir Februari.

Uang primer naik sebesar Rp 1,4 triliun, menjadi Rp 143,2 triliun pada posisi minggu pertama bulan Maret ini. Pertumbuhan ekonomi triwulan I diperkirakan sebesar 4,2% - 4,7% (y-t-y).

Tidak Mengkhawatirkan

Bebagai indikator makro tersebut memberi sinyal yang tidak mengkhawatirkan pada awal masa kampanye ini, walaupun indikator makro seperti pengangguran masih tetap cukup tinggi. Jadi, sesungguhnya tidak ada hal yang terlalu harus dicemaskan dengan kinerja ekonomi makro Indonesia saat ini. Dengan catatan, sepanjang dalam masa kampanye ini konflik-konflik politik tidak sampai menggoyahkan sendi-sendi keamanan. Lantas, apa yang harus diberi perhatian secara lebih khusus?

Pertama, inflasi. Dapat dipastikan bahwa pada masa kampanye ini, belanja konsumsi pemerintah dan masyarakat akan meningkat. Bagi pemerintah pengeluaran untuk biaya pemilu menjadi pos yang cukup signifikan. Belanja barang untuk keperluan pemilu pasti menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Sementara pengeluaran konsumsi masyarakat untuk berbagai macam produk dan atribut pemilu pasti meningkat.

Selain akan meningkatkan aktivitas ekonomi, pengeluaran ini akan mendorong konsumsi dan tentunya akan bersifat inflatoir. Naiknya uang primer sebesar Rp 1,4 triliun menjelang masa kampanye tersebut menunjukkan adanya kebutuhan uang untuk transaksi berbagai keperluan barang tersebut. Karena itu, otoritas moneter betul-betul perlu mengendalikan inflasi ini.

Kedua, distribusi barang. Kekhawatiran meningkatnya inflasi ini juga berkaitan dengan hambatan di sektor riil khususnya distribusi barang. Bukan tidak mungkin kampanye akan dapat menghambat distribusi barang, terutama kebutuhan pokok. Apabila hal ini terjadi, maka hal ini pun akan dapat mengancam stok pasokan yang pada akhirnya akan dapat mendorong meningkatnya inflasi dari sisi penawaran. Karena itu, Deperindag dan aparat keamanan perlu memperhatikan aspek keamanan distribusi barang ini.

Ketiga, kurs rupiah. Perkembangan cadangan devisa mingguan masih pada ambang batas aman. Dengan rata-rata impor per bulan sebesar rata-rata 3,5 miliar dolar AS, posisi cadangan tersebut cukup untuk kebutuhan impor lebih adari 7 bulan. Dengan kondisi tersebut, sesungguhnya tidak ada alasan untuk terciptanya spekulasi di pasar valuta asing. Karena itu, kalaupun ada gejolak kurs pada saat permulaan masa kampanye ini, ia hanya bersifat temporer. Walaupun demikian, Bank Indonesia harus dalam posisi standby untuk mengantisipasi jika ada respons pasar yang berlebihan. Sebab, posisi antara sekitar Rp 8.500 per dolar AS adalah posisi yang relatif wajar dilihat dari paritas Rupiah terhadap dolar AS.

Dalam hal penentuan kurs ini otoritas moneter perlu memperhatikan pergerakan variabel non-ekonomi. Variabel yang relevan berkaitan dengan masa kampanye saat ini antara lain konflik internal seperti antar massa partai politik, stabilitas dan soliditas pemerintahan merupakan variabel yang berpengaruh signifikan. Dalam kaitan soliditas pemerintah ini, kita berharap menteri yang ada pada bidang Ekuin tidak ikut berkampanye. Sebab kalau para menteri Ekuin ikut berkampanye, dapat diperkirakan kinerja ekonomi makro kita akan dapat terganggu. (82)

Penulis, Ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) dan Staf Pengajar FE UNDIP