Pemilu 2004

Tawaran PDI-P Ingin Pecah Belah PKB

KARANGANYAR-Tawaran PDI-P beberapa waktu lalu yang akan meminang Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden, dinilai Wakil Ketua DPP PKB Ali Masykur Musa sebagai upaya PDI-P memecah belah suara warga nahdliyyin dalam pemilihan umum nanti.

"Saya melihat tawaran Taufik Kiemas itu sebagai upaya mengadu domba warga nahdliyyin. Dalam suasana seperti ini, sebagai partai penguasa atau the rooling party, PDI-P tidak rela melihat NU mengorientasikan pilihannya pada PKB. Mereka tidak mau PKB menjadi partai besar dan tetap solid dengan NU. Atau sebaliknya," tandas dia kepada wartawan sebelum menjadi juru kampanye di Alun-alun Kabupaten Karanganyar, kemarin.

"Karena itu, ajakan PDI-P tersebut harus diwaspadai. Keluarga besar NU harus introspeksi karena situasi seperti itu ditujukan untuk memecah belah suara NU ke PKB. Sebenarnya upaya itu juga ditujukan pada keluarga besar Muhammadiyah dengan mengajak ketuanya, Malik Fadjar menjadi wapres. Juga ditujukan pada Partai Golkar dengan menunjuk Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla ," tambahnya.

Dalam kampanye kemarin, artis yang juga caleg PKB Rieke Diah Pitaloka yang sedianya hadir ternyata batal. Meski bintang sinotron Bajaj Bajuri itu tidak hadir, seribuan kader dan simpatisan partai yang sejak pagi memenuhi alun-alun kabupaten tetap bersemangat mengikuti kampanye hingga selesai.

"Sekali lagi tawaran PDI-P itu harus diwaspadai seluruh kekuatan di luar struktur pemerintahan. Pagi ini menawari PKB untuk berkoalisi, nanti siang pasti menawari partai lain. Malamnya juga akan menawari partai lain lagi," tandasnya.

Selain mengajukan Gus Dur, siapa capres PKB lain? "Selain nama Kiai Hasyim Muzadi, nama Susilo Bambang Yudhoyono juga masuk bursa calon presiden dari PKB dalam Mukernas beberapa waktu lalu. Namun kepada siapa pilihan itu dijatuhkan, tentu saja masih menunggu hasil pemilihan legislatif," jawab dia.

Sementara itu, dalam kampanye, Ali Masykur menyerukan untuk melawan pemerintahan Megawati yang dinilai tidak benar dan tidak adil. Tingginya angka pengangguran, mahalnya biaya pendidikan, keberpihakan hukum terhadap orang-orang tertentu, serta keberpihakan ekonomi kepada para konglomerat merupakan bukti ketidakadilan itu.(G8-78c)