
| Jumat, 19 Maret 2004 | Berita Utama |
Gubernur Keluhkan Logistik Pemilu
JAKARTA- Presiden Megawati menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia (gubernur, wali kota, dan bupati) untuk membantu KPU agar pemilu dapat terselenggara sesuai dengan jadwal. "Saya minta kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota, untuk memberikan bantuan yang diperlukan KPU agar pemilu terselenggara pada waktu yang ditetapkan," kata Mega dalam pembukaan rapat kerja teknis kepala daerah se-Indonesia di Gedung Bidakara, Jl Gatot Subroto, Pancoran, Jaksel, Kamis (18/3). Kegiatan itu dihadiri oleh gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu para kepala daerah mengeluhkan berbagai persiapan pemilu yang kurang optimal. Di bagian lain Mega mengimbau KPU dan Panwas, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak segan-segan minta bantuan kepada wali kota, bupati, dan gubernur bila bermasalah pada distribusi, pengangkutan, penyampaian bahan-bahan dan sarana kelengkapan pemilu, atau apa pun yang diperkirakan tidak akan selesai pada waktunya. Mega juga mengingatkan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah kemenangan gerakan reformasi nasional. Sebaliknya, kegagalan penyelenggaraan pemilu berarti kegagalan dalam melaksanakan reformasi. "Karena itu, saya telah memerintahkan kepada Menko Polkam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri bahwa prioritas yang harus dibawa sampai tujuan adalah surat suara. Yang namanya kotak suara dan bilik suara mari kita gotong royong, sekiranya hal itu belum terpenuhi dalam waktu yang pendek ini," ujar Mega. Kesulitan Masalah logistik Pemilu 2004, dari keterlambatan pengiriman dari KPU sampai kesulitan pendistribusiannya, ternyata dirasakan oleh hampir semua gubernur/kepala daerah tingkat I di Tanah Air. Keluhan ini terungkap dalam rapat kerja teknis kepala daerah seluruh Indonesia membahas persiapan Pemilu 2004 yang dipimpin oleh Mendagri Hari Sabarno. Hampir seluruh gubernur mengeluhkan keterlambatan pengiriman logilstik pemilu, baik surat suara, bilik suara, maupun kotak suara. Untuk bilik dan kotak suara, daerah mengantisipasinya dengan membuat sendiri. Namun untuk surat suara seluruh daerah harus menunggu kiriman dari KPU. Gubernur Kalimantan Tengah Asmawi Agani, misalnya, menyatakan hingga saat ini daerahnya masih kekurangan 127.000 surat suara. Bahkan ada dua kabupaten yang belum menerima surat suara. Selain itu Kalteng juga kekurangan tinta dan komputer sebanyak 29 buah. Untuk kotak dan bilik suara, menurut Asmawi, distribusinya tidak merata. "Ada yang kelebihan, tetapi banyak yang kekurangan," jelasnya. Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara AJ Sondakh menyatakan kesulitan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sangie. "Kami kesulitan dan meminta TNI AL untuk membantu pendistribusian ke daerah tersebut." Gubernur Irian Jaya Barat Abraham Oktavianus juga mengaku kesulitan mengirim logistik pemilu ke daerah-daerah akibat sulitnya medan. Berdasarkan pengalaman Pemilu 1999, ada surat suara yang tidak sampai ke daerah karena sulit dikirim. Gubernur Maluku Karel Ralahalu menyatakan, untuk kelengkapan logistik pemilu yang belum didistribusikan secara merata perlu kebijakan tersendiri. (dtc-33i) |