250 Ha untuk Relokasi Warga Miskin

BALAI KOTA- Wali Kota H Sukawi Sutarip SH SE, Selasa kemarin mengatakan, sengketa tanah BSB sebenarnya sengketa tanah milik negara. Semua pihak boleh mengambil tanah milik negara itu. Namun, karena tanah itu hanya diberikan kepada seseorang, Pemkot berinisiatif mengambil sebagian, tidak minta semua setelah penguasaan oleh seseorang itu selesai sesuai dengan batas waktunya.

''Pemkot hanya meminta 250 hektare,'' kata dia menanggapi soal adanya surat memo Wali Kota yang isinya Pemkot meminta tanah BSB seluas 250 hektare.

Tanah itu, ujarnya, untuk menyantuni warga Semarang yang tinggal di daerah rawan longsor, tepi-tepi sungai, bantaran sungai, dan di tambak-tambak liar. Mereka semua tidak punya tanah dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Pemkot berkeinginan menempatkan warga itu di tanah seluas 250 hektare tersebut.

''Pemkot ingin melakukan relokasi mereka yang tidak mempunyai tanah dan terancam longsor ke lokasi tersebut. Jadi, permintaan itu bukan untuk Wali Kota, melainkan untuk rakyat Semarang,'' paparnya.

Menurut Sukawi, kalau permintaan itu dipenuhi, tidak ada sengketa seperti ini. Bila tak ada sengketa, izin mendirikan bangunan pun lancar. ''Bukan berarti izin bangunan itu tidak diberikan. Tetapi pemberian itu setelah melalui aturan. Kalau tidak ada sengketa, izin lancar, sedangkan kalau ada sengketa jelas tidak lancar. Masak, Pemkot mengeluarkan IMB ketika tanah masih dalam sengketa,'' jelasnya.

Karena itu, Wali Kota berharap sengketanya diselesaikan terlebih dahulu dengan cara BSB memberikan hak kepada rakyat yang tidak memiliki tanah.

Apabila BSB bersedia memberikan sebagian tanah kepada rakyat, Sukawi mensyaratkan, tanah yang diberikan itu tidak diambilkan dari bagian fasilitas umum dan sosial. Sebab, fasilitas umum dan sosial sebesar 40% sudah merupakan kewajiban tersendiri yang harus dipenuhi oleh pengembang. (G17,H1-84k)