Lima Fraksi Soroti Netralitas PNS

KENDAL - Lima dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Kendal, Senin (15/3) lalu, menyoroti seputar netralitas pegawai negeri siplil (PNS) yang dinilai cenderung luntur. Sorotan tersebut dilontarkan oleh juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, FKB, FBB, FAN, dan FPP dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap LPj Bupati tentang pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kendal Tahun Anggaran 2003.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengemukakan, pihaknya berharap kepada Bupati H Hendy Boedoro SH MSi untuk menjaga netralitas PNS. Pihaknya berharap tidak ada intimidasi dari pejabat dan perangkat yang ujung-ujungnya melakukan tekanan terhadap rakyat.

''Dalam kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan daerah, beberapa kali Pemkab Kendal mengadakan event pemecahan rekor. Misalnya pemecahan rekor gandeng tangan, baru-baru ini. Kami tidak ingin kegiatan seperti itu melibatkan peserta pelajar sekolah dasar. Selain mengganggu aktivitas pembelajaran, banyak siswa yang pingsan hanya sekadar untuk ikut tercatat dalam rekor Muri,'' kata Ketua FKB, KH Moh Danial BA.

Meski tidak spesifik mengarah kepada PNS di Pemkab Kendal, pada pandangan umum itu FPP mengatakan, memasuki masa kampanye ini diindikasikan netralitas hak pilih PNS mengarah hilang. Pegawai negeri sipil justru dimanfaatkan dan diarahkan untuk memenangkan partai tertentu. Hal tersebut dinilai sangat bertentangan dengan status para PNS sebagai pelayan publik yang semestinya memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Lontaran senada juga disampaikan oleh FBB dan FAN.

Ketua FPG, Hassandudin, dalam pandangan umum yang dibacakannya mengatakan, PNS kembali terkotak-kotak dalam segmen politik. Pihaknya sulit memahami bentuk-bentuk konsolidasi kelembagaan yang sudah masuk politik praktis. Keberadaan PNS, sesuai dengan UU No 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah melayani masyarakat. ''Jika tujuannya ke arah itu, kami tentu memahami.''

Sayangnya pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan, Abdul Wachid Hasjim, didampingi Wakil Ketua Tati Herawati itu Bupati Hendy Boedoro SH MSi berhalangan hadir. Dia diwakili Sekda Endro Arintoko SH. Pelaksanaan rapat sempat mundur dari jadwal yang direncanakan. Rapat dihadiri sejumlah pejabat Pemkab dan hanya dihadiri 23 dari 45 anggota DPRD. Sebanyak 10 dari 14 anggota FPDI-P tidak hadir. (G15-84)