UKM Didukung Modal Rp 19,5 M

SEMARANG-Usaha kecil menengah (UKM) di Jateng, khususnya di dalam sentra-sentra atau cluster, sejak tahun 2001 hingga tahun lalu mendapat dukungan berupa modal awal dan padanan (MAP) Rp 19, 5 miliar.

Kredit yang dianggarkan melalui dana APBN itu disalurkan melalui koperasi simpan-pinjam/unit simpan-pinjam (KSP/USP) koperasi yang tersebar di provinsi ini.

Petugas Hubungan Masyarakat Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Jateng, Bima Kartika SE MM, mengemukakan kredit itu disalurkan ke 5.459 UKM oleh 90 KSP/USP. Rata-rata pinjaman Rp 10juta-15 juta.

"Jangka pinjaman enam tahun dengan bunga fleksibel. Artinya, seusai dengan kesepakatan antara koperasi dan UKM. Namun dari KSP ke Menteri Negara Koperasi dan UKM bunga ditetapkan 12%," tutur dia di kantornya Jalan Sisingamangaraja, Semarang, kemarin.

Dia mengemukakan untuk menjamin agar penggunaan dan penyaluran kredit tepat sasaran, di setiap kabupaten dan kota dibentuk tim pengawas yang beranggota dari dinas koperasi, masyarakat, dan kalangan UKM.

"Sejauh ini hasilnya cukup bagus. Sebab, usaha UKM yang memanfaatkan kredit MAP terus berkembang," ujar dia.

Program pengembangan sentra UKM melalui fasilitas MAP, ujar dia, telah diimplementasikan sejak tahun 2001 secara nasional. Program itu menjadi salah satu prioritas pemberdayaan UKM dengan dukungan business development service (BDS) di setiap sentra.

Bima menyatakan upaya pemulihan ekonomi melalui pengembangan UKM sangat tepat. Sebab, sektor itulah yang tidak terempas krisis. Namun pengembangan tersebut tidak cukup melalui bantuan modal uang.

"Kenyataan di lapangan menunjukkan bantuan modal tanpa menjaga kedekatan dengan pelaku UKM kurang berhasil. UKM tidak hanya butuh modal kerja, tetapi harus didorong lebih kreatif agar produk yang dihasilkan bisa bersaing," kata dia.

Lembaga Pendamping

Kementerian Koperasi dan UKM, kata dia, juga memfasilitasi lembaga pendamping dengan bantuan dana Rp 50 juta setiap BDS. Lembaga itu bersifat nonfinansial dan memberikan pelayanan pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja.

"Diharapkan pelayanan BDS membuat UKM mampu bersaing serta mempunyai akses pasar. BDS bertindak sebagai konsultan bagi UKM di sentra," kata dia.

Kebijakan fasilitasi perkuatan BDS, kata dia, merupakan upaya mendorong lembaga-lembaga di sekitar wilayah sentra baik dalam bentuk yayasan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pelayanan BDS antara lain berupa bantuan kontak bisnis, informasi pasar, dan manajemen.

Dia menuturkan dana MAP paling tidak mengatasi masalah koperasi dan UKM yang selama ini kesulitan memperoleh kucuran kredit, terutama dari bank-bank umum. (G2-53g)