Rapat Paripurna Hanya Dihadiri 15 Anggota

• Masa Kampanye, DPRD Sepi

KARANGASEM- Memasuki putaran hari kedua kampanye partai di Solo kemarin, tak banyak anggota DPRD Surakarta yang masuk kantor.

Kecuali beberapa anggota DPRD dan anggota Komisi A yang memiliki agenda rapat Komisi menindaklanjuti jawaban Wali Kota atas tanggapan Dewan tentang perhitungan APBD 2003. Ironisnya, tidak seluruh anggota Komisi menghadiri.

Bahkan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan Kamis (11/3) malam lalu, hanya 15 dari 45 anggota DPRD yang hadir. Meski tidak memenuhi kuorum (2/3 anggota), rapat tetap dilanjutkan sesuai dengan tata tertib DPRD Surakarta.

"Kami tidak bisa memaksakan kepada seluruh anggota DPRD bisa hadir, aktif di kegiatan kedewanan pada masa kampanye. Mengingat mereka berasal dari berbagai partai," kata Ketua DPRD Surakarta Bambang Mudiarto di DPRD, Jumat (12/3) kemarin.

Meski demikian, anggota FPDI-P itu meminta seluruh anggota DPRD lebih memprioritaskan kegiatan kedewanan. Sebab kehadiran wakil rakyat di gedung DPRD, menurut dia, tidak bisa diwakilkan.

Adapun kegiatan di partai, masih bisa dikerjakan pengurus lain, mengingat ada struktural kepengurusan.

Mendesak Diselesaikan

"Karena kegiatan kedewanan menuntut kehadiran anggota, saya mengimbau agar DPRD lebih diprioritaskan ketimbang partai," kata Bambang.

Terlebih, saat ini masih terdapat beberapa agenda penting yang mendesak diselesaikan. Termasuk di antaranya Perhitungan APBD 2003 dan laporan pertanggungjawaban (Lpj) Wali Kota.

"Kalau memang tidak memungkinkan, bisa saja jadwal partai yang disesuaikan. Misalnya diubah pada malam hari. Sebab untuk jadwal DPRD sudah dibuat Panmus DPRD sejak lama."

Ketua Fraksi PAN DPRD Surakarta Zaenal Arifin mengatakan, anggota DPRD tidak bisa dipisahkan dengan partai induk. Terlebih bila seorang anggota DPRD masih menjadi pengurus inti sebuah partai.

"Seperti saya yang menjadi Ketua PAN di Kecamatan Laweyan, tentu kehadiran saya tidak bisa diwakilkan bila itu terkait dengan pengambilan kebijakan di tingkatan cabang," kata dia.

Karena itu, ketidakhadiran anggota DPRD selama masa kampanye ini bisa dimaklumi.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua FPDI-P, Farid Badres. Dia mengatakan, pada dasarnya baik partai maupun DPRD memiliki keterkaitan yang sangat erat. "Baik partai maupun DPRD, memiliki muara yang sama yakni kepentingan rakyat. Jadi kegiatan yang dilakukan pun sama-sama untuk kepentingan rakyat."

Sekadar diketahui, selama beberapa bulan terakhir, terutama menjelang pengumpulan berkas pencalegan pada Desember 2003 hingga sekarang, tidak lebih dari separo anggota DPRD yang aktif masuk.

Bahkan hampir dalam setiap saat rapat paripurna yang seharusnya dihadiri 45 anggota, tidak pernah memenuhi kuorum (2/3 seluruh anggota). Meski demikian, rapat paripurna juga tetap dijalankan dengan alasan sesuai dengan tata tertib DPRD.(G13-14s)