Pemilu 2004

Ketua PBB Tegal Mundur

• Combo: Saya Protes Keras

SEMARANG- Pada awal masa kampanye, DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Jateng harus rela melepas salah seorang kader terbaiknya, yakni Ketua DPC Kabupaten Tegal Nurcholis. Dia harus melepaskan jabatannya di partai dan batal menjadi caleg karena muncul surat edaran Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Dia lebih memilih tetap sebagai karyawan PT Barata Indonesia, salah satu perusahaan milik pemerintah.

''Saya sangat menyesalkan dan menyampaikan protes keras atas munculnya surat edaran itu. Selain tidak ada dasar hukumnya dalam undang-undang, pemberitahuan adanya surat edaran itu sangat mendadak. Hanya dalam tempo satu hari, Nurcholis harus menentukan pilihannya, apakah menjadi pengurus partai atau tetap menjadi karyawan perusahaan,'' ungkap Wakil Ketua DPW PBB Drs H Azhar Combo kepada pers, kemarin.

Dilematis

Caleg DPR-RI untuk Daerah Pemilihan (DP) Jateng 1 itu mengemukakan, UU Politik dan UU Kepegawaian tidak melarang karyawan BUMN menjadi anggota atau pengurus partai. UU itu hanya mengatur PNS, anggota TNI/Polri. Adapun karyawan BUMN diatur dengan UU Tenaga Kerja dan kesepakatan kerja bersama perusahaan dengan karyawan.

Karena itu, lanjut dia, tidak tepat jika UU yang melarang PNS, anggota TNI/Polri tersebut juga diberlakukan kepada karyawan BUMN.

Seharusnya, dalam era demokrasi dan reformasi sekarang hak-hak politik setiap anggota masyarakat dijamin secara proporsional. Kecuali, mereka yang memang secara jelas telah diatur dalam UU seperti PNS, anggota TNI/Polri.

Nurcholis, selain telah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan PBB, juga menyatakan telah mengajukan surat mundur sebagai caleg ke KPU setempat. Dia terdaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Tegal untuk DP 5 dengan nomor urut 1. Dia memilih tetap sebagai karyawan PT Barata, karena status itu telah ditekuni sejak 1975, sementara masuk ke PBB mulai 1998.

''Ya, masalah ini memang dilematis bagi saya,'' tutur Nurcholis seperti ditirukan Combo. (C2-64j)