Pemilu 2004

Nur Wahid: PKS Tak Ingin Manfaatkan SBY

KARANGANYAR-Pernyataan resmi Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang mundur dari jabatan Menko Polkam dinilai Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid sebagai ketidakmampuan Presiden Megawati dalam memimpin kabinetnya yang dibentuk sendiri setelah menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Kemunduran SBY sebenarnya adalah hak prerogatif presiden. Hanya saja sangat disayangkan Megawati untuk kesekian kali selalu mengambil kebijakan atau penyikapan yang selalu terlambat. Sehingga membiarkan permasalahan yang seharusnya selesai secepat mungkin tapi menjadi sesuatau yang berpencar ke mana-mana dan menimbulkan krisis," kata dia menjawab pertanyaan wartawan usai berorasi dalam kampanye dan tabligh akbar PKS di alun-alun kabupaten, kemarin.

Ia mencontohkan, kasus flu burung, demam berdarah, gempa di Nabire, dan terakhir kasus SBY terlambat diantisipasi. Sehingga keterlambatan penyikapan itu membuka mata publik terhadap penilaian negatif atas kepemimpinan Megawati yang selalu keliru. Yaitu menjadikan masalah kecil menjadi besar manakala terjadi ketidakharmonisan.

"Sekali lagi, ini menimbulkan penilaian, ternyata Megawati tidak mampu menjaga keutuhan tim yang dibuat sendiri."

Hidayat mengaku, PKS tidak akan mengambil keuntungan secara sempit atas kemunduran SBY untuk mengajak berkoalisi dalam pencalonan pasangan presiden. Jauh sebelum pemilu dilaksanakan, dia mengaku selalu berkomunikasi dengan tokoh-tokoh reformis. Seperti Gus Dur, Hasyim Muzadi, Sjahrir, Ryaas Rasyid, Amien Rais maupun SBY.

"Yang paling penting adalah komunikasi antarseluruh pimpinan parpol dan seluruh pimpinan bangsa bahwa pemilu ini akan berjalan dengan aman dan damai. Sehingga dengan cara itu rakyat bisa memilih dengan aman. Dengan cara itu pula akan muncul konstelasi peta politik baru yang membuat kita akan mudah untuk berkoalisi. Saya yakin akan ada koalisi reformis demokratis untuk menentang atau mengalahkan kalangan status quo."(G8-78)