Kampanye dari Masa ke Masa (1)

Meneladani Para Elite di Tahun 1955

SEPERTI apakah wajah kampanye dalam Pemilu 1955, yang oleh sebagian besar pengamat politik dianggap sebagai pesta demokrasi yang paling jujur dan adil (free and fair)? Padahal melihat jumlah partai peserta pemilu, Anda mungkin tak percaya, jika acara itu bisa digelar dengan sangat sukses.

Saat itu, ada tanda gambar 172 partai politik, organisasi, golongan, dan perseorangan, dan dipayungi oleh berbagai persaingan antaraliran politik. Belum lagi ketiadaan pengalaman berdemokrasi, dan negara masih dalam suasana revolusi.

Toh hasilnya jauh lebih baik daripada pemilu-pemilu sesudahnya, termasuk Pemilu 1999. Gesekan fisik alias konflik horizontal nyaris tak pernah muncul ke permukaan. Dan, alhamdulillah, tak terjadi kerusuhan dan tak ada korban jiwa.

Herberth Feith, pengamat Indonesia, pun menyebutnya sebagai pemilu yang paling elegan. Bahkan Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Nurcholish Madjid, menyebut Pemilu 1955 bisa dijadikan acuan. Dari aspek pelaksanaannya, pemilu pertama ini berjalan bersih dan jujur, sehingga suara rakyat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka.

Banyaknya partai, dengan ideologi masing-masing, bukan merupakan penghalang bagi pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Karena aturan-aturan kampanye dipatuhi, maka tidak terjadi bentrok fisik yang berarti antarpendukung partai, meskipun terjadi pula situasi saling ejek.

Yang perlu dicatat, pihak yang menjadi pelaksana pemilu adalah partai-partai itu sendiri, dan dilaksanakan dengan baik, meski sebagian pelaksana termasuk buta huruf.

Herbert Feith, dalam buku The Indonesian Elections of 1955, menyebut lima faktor yang menjadikan pemilu itu benar-benar elegan. Kelima faktor itu adalah adanya tradisi perbedaan, tradisi kompetisi, tradisi sirkulasi kekuasaan dengan kesiapan menjadi pemenang dan pecundang, kemampuan (mengelola) konflik dan kompromi, serta kematangan menyikapi politik aliran dalam sistem multipartai.

Sebenarnya ada dua pemilu yang digelar di tahun 1955. Pertama, pemilu untuk memilih anggota DPR, yang berlangsung tanggal 29 September 1955. Kedua, pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante (15 Desember 1955). Keduanya dipayungi UU 7/1953 tentang Pemilu, yang bertekat menggelar pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Alokasi kursi DPR ditetapkan 260 orang, sedangkan untuk Konstituante 520 kursi. Penentuan alokasi kursi ini berdasarkan jumlah penduduk Indonesia saat itu (77.987.879 jiwa) dibagi 300.000 untuk DPR dan dibagi 150.000 untuk Konstituante.

Dalam pemilu ini, anggota Angkatan Perang dan Kepolisian juga mempunyai hak pilih. Bahkan, Pemerintah membuat ketentuan khusus yang memungkinkan coblosan susulan bagi mereka pada Hari-H menjalankan tugas operasi atau tugas biasa (Pasal 3 UU 7/1953).

Dari 77.987.879 jiwa penduduk, hanya 43.104.464 orang yang mempunyai hak pilih. Sedangkan suara yang sah untuk pemilihan anggota DPR berjumlah 37.787.569 (87,67 persen), dan 37.837.111 suara (87,78 persen) untuk Konstituante.

Waktu itu ada 16 daerah pemilihan, yaitu Jatim, Jateng, Jabar, Jakarta Raya, Sumsel, Sumteng, Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulut/Sulteng, Sultra/Sulsel, Maluku, NTT, NTB, dan Irian Barat.Sesuai Pasal 32 Ayat (2) UU 7/1953, setiap DP harus mendapat jaminan tiga wakil di DPR, dan enam orang untuk Konstituante. Secara rinci, daerah pemilihan terdiri atas 208 kabupaten, 3.141 kecamatan, 42.092 desa.

Untuk anggota DPR, pemilu diikuti 118 partai politik, gabungan organisasi, dan perorangan. Tapi pemilihan anggota Dewan Konstituante hanya diikuti 91 peserta. Dari jumlah ini, hanya tujuh partai yang mempunyai calon di 15 daerah pemilihan (Irian Barat tanpa calon) untuk DPR, dan enam partai untuk Konstituante.

Selebihnya tidak mencapai jumlah itu. Misalnya NU tidak mengajukan calonnya di Maluku. Sedangkan calon perorangan umumnya hanya dijumpai di satu daerah pemilihan saja. Tanda gambar untuk DPR tercatat 100 buah dan Konstituante 82 buah; termasuk tujuh nama serta tanda gambar Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berlainan di beberapa daerah.

Perilaku Kampanye

Menarik pula perilaku para politikus saat berkampanye. Semua politikus, termasuk PM Burhanudin Harahap dan para menteri yang menjadi calon anggota DPR, tidak pernah menggunakan fasilitas negara maupun memanfaatkan otoritasnya sebagai pejabat negara.

Mereka juga tidak pernah meminta pejabat di bawahnya untuk menggiring masyarakat masyarakat pemilih untuk mengambil sikap yang menguntungkan partainya. Sebab, mereka tak menganggap sesama pejabat negara sebagai pesaing yang menakutkan.

Selain itu, tak ada gelagat dari pejabat negara tertentu untuk menghalalkan segala cara selama mengikuti kampanye. Teladan para pejabat pada masa lalu inilah yang kita rindukan bersama saat ini. Tidak diketahui pasti berapa lama masa kampanye pada Pemilu 1955. Tetapi masa kampanye yang semula dikhawatirkan gaduh, ternyata berlangsung aman dan tertib.

Harian Pedoman, dalam tajuk rencana edisi 30 September 1955, menulis pengamatannya tentang pelaksanaan pemilu di Jakarta Raya.

"Tiada huru-hara jang menggemparkan timbul. Pudjian kita perlu disampaikan kepada alat-alat Negara, jang ditugaskan mendjaga keamanan dan terutama pula kepada pemilih, jang tahu membatasi diri dan menundjukkan disiplin diri sendiri jang besar:

Rasanja kenjataan di atas ini tidaklah akan luput dari pengamatan wakil-wakil berbagai Negara Asing jang ada disini dan dari wartawan-wartawan luar Negeri jang chusus datang menjaksikan Pemilihan Umum kita yang pertama ini. Hal ini akan menambah gensi Negara dan Bangsa kita," (dikutip sesuai dengan versi asli, dari buku Indonesia Memilih; hal 20).

Hebatnya, para pelaksana pemilu masih menyisakan dana Rp 5 juta dari total dana Rp 500 juta. Sisa dana itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun gedung Panitia Pemilihan Indonesia di Jl Matraman Raya 40 (dikenal sebagai Gedung LPU). Sukses pemilu, dan kejujuran dalam mengelola anggaran, adalah teladan yang perlu bagi generasi sekarang. (Dudung Abdul Muslim-48)

Hasil Pemilu 1955 (Anggota DPR)