Jadi Rebutan Partai

HARI- Hari ini nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap diperbincangkan orang. Temanya apalagi jika bukan soal pengunduran dirinya dari Kabinet Gotong Royong.

Barangkali pengunduran diri SBY bukanlah isu menarik jika tak ada rangkaian peristiwa yang mendahului. Sebab, seperti dinyatakan banyak pihak, jika SBY mau maju menjadi calon presiden sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet. Kenyataannya kini SBY mundur. Namun bukan sekadar mundur, karena ada rentetan peristiwa sebelumnya.

Itu berkait dengan pengucilan SBY dari Kabinet Gotong Royong, terutama dengan bidang yang dia tangani. Yakni, politik dan keamanan. Kemunculan pernyataan Taufik Kiemas yang menilai SBY sebagai anak kecil, diikuti surat SBY ke Presiden Mega yang meminta waktu untuk bertemu adalah bagian dari dinamika yang melahirkan keputusannya mengundurkan diri.

Boleh jadi masyarakat tak begitu memikirkan bagaimana Kabinet Gotong Royong tanpa SBY. Yang ingin diketahui barangkali bagaimana perjalanan politik tokoh kelahiran tahun 1949 itu.

Apalagi selama ini dia termasuk satu dari sekian banyak tokoh yang masuk bursa calon presiden.

Dengan segudang pengalamannya sejak sejak zaman Soeharto memegang kekuasaan hingga sekarang, tentu tidak berlebihan jika masyarakat terus mengikuti apa yang bakal terjadi pada SBY berkait dengan perkembangan politik. Pengalaman dalam pemerintahaan, terutama sejak zaman kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga saat dia mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Presiden menunjukkan betapa SBY telah mengalami dinamika politik penuh gejolak.

Ketika Gus Dur mengganti persole Kabinet Persatuan Nasional, SBY yang sebelumnya menjabat menteri pertambangan dan energi bersama Menteri Erna Witoelar dan Menteri Ryaas Rasyid ditugasi menyusun struktur kabinet. Dan Agustus 2000 SBY dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan.

Dicopot

Gejolak politik pada masa kepemimpinan Gus Dur akibat perbedaan pendapat antara Presiden dan DPR waktu itu membuat Gus Dur pada 28 Mei 2001 mengeluarkan maklumat kepada SBY. Isinya, agar SBY mengambil langkah yang diperlukan akibat situasi politik darurat. Ketika itu SBY sibuk melobi dan berkonsultasi dengan pemimpin DPR. Namun pada 1 Juni 2001 SBY diberhentikan dari kabinet karena tak mendukung rencana Gus Dur mengeluarkan dekrit keadaan darurat.

Pada saat MPR menjatuhkan Gus Dur, diikuti pengangkatan Mega sebagai presiden, SBY bersama Hamzah Haz dan Akbar Tandjung memperebutkan kursi wakil presiden dalam sidang istimewa MPR. SBY waktu itu disokong Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia (FKKI) dan sebagian anggota nonfraksi MPR/DPR. Hasilnya, Hamzah terpilih menjadi wakil presiden. Namun Presiden Mega menunjuk SBY sebagai menteri koordinator bidang politk dan keamanan.

Calon Presiden

Kini, sebelum masa jabatan menteri itu berakhir, SBY keburu mengundurkan diri. Belum diketahui bagaimana sikap Presiden menanggapi isi suratnya. Yang pasti, SBY akan tetap menjalankan tugas sebagai menteri sampai ada jawaban dari Presiden. Di sisi lain, dia juga menyatakan kesediaan dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Demokrat atau gabungan partai-partai yang akan mencalonkan.

Yang menarik diamati adalah prospek pencalonan dia sebagai presiden kelak. Sejauh ini belum ada partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang mengajukan dia sebagai calon presiden, kecuali Partai Demokrat. Padahal, menurut persyaratan undang-undang, calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara sedikitnya 3% kursi DPR atau 5% suara pemilu legislatif.

Agaknya momen pengunduran diri SBY bersamaan dengan masa kampanye dapat digunakan Partai Demokrat untuk menyosialisasikan atau menjual nama SBY ke masyarakat. Melalui tokoh itu diharapkan partai yang mencalonkan dia memperoleh kursi di DPR setidak-tidaknya sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki undang-undang.

Himpun Kekuatan

Jika persyaratan itu tidak dapat dipenuhi, tidak ada jalan lain kecuali harus menghimpun kekuatan dari gabungan banyak partai sehingga memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika pilihan pahit itu pun tidak dapat dipenuhi, tentu SBY akan melihat realitas yang terjadi sehingga target calon presiden agaknya mesti disesuaikan menjadi target calon wakil presiden.

Di luar Partai Demokrat sebenarnya nama SBY juga sering muncul dalam bursa calon presiden. Misalnya, dalam berbagai jajak pendapat namanya juga muncul sebagai salah satu dari sekian tokoh. Pada saat konvensi Partai Golkar dilakukan di daerah-daerah, nama SBY juga muncul di daerah.

Namun ketika peserta konvensi diseleksi menjadi tujuh orang untuk mengikuti konvensi tingkat pusat, nama SBY tidak tercantum.

Sementara itu, di kalangan partai politik peserta pemilu yang lain nama SBY juga disebut-sebut merupakan salah satu kandidat. Namun mereka menempatkannya sebagai calon wakil presiden, bukan presiden. Sebut, misalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang memasukkan nama SBY sebagai pasangannya dalam duet calon presiden-calon wakil presiden. Juga PKB yang memasukkan nama dia sebagai salah satu kandidat wakil presiden untuk mendampingi Gus Dur. Bahkan jika Gus Dur mundur, SBY dijagokan sebagai pengganti. Demikian juga Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Nama SBY dimasukkan bursa calon wakil presiden oleh partai politik peserta pemilu. Sebab, selain telah memutuskan sang ketua umum sebagai calon presiden partai piltik-partai politik itu juga menginginkan duet calon presiden dan wakil presiden yang kuat. Mereka pun menempatkan figur SBY sebagai calon wakil presiden. PBB, PBR, PPP, dan lain-lain telah memutuskan ketua umum masing-masing sebagai calon presiden.

Namun soal kepastian harus melihat hasil pemilu legislatif. Dengan melihat kenyataan seperti itu, kepastian SBY akan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden memang harus menunggu hasil pemilu 5 April. (Nasrudin Anwar-87g)