Panwas Tak Mampu Tertibkan Atribut Parpol

• Partai Baru Cemburu

SRAGEN- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) Sragen tak mempunyai kemandirian tugas menertibkan pemasangan atribut partai yang dianggap menyimpang.

Terbukti, kesepakatan Panwas Pemilu dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk menertibkan pemasangan bendera partai yang menyalahi aturan dibatasi hingga Sabtu pukul 06.00 tidak ditepati.

''Semestinya sejak Sabtu pukul 06.00 Panwas Pemilu dan Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja sudah mencopoti semua atribut partai,'' tutur seorang warga.

Dia menyoroti kemerbakan atribut salah satu partai untuk menyambut Presiden Megawati di Sragen, Sabtu lalu.

Juga banyak atribut partai lain dipasang mencolok sebelum masa kampanye di Sragen Kota dan sekitarnya. ''Panwas Pemilu tidak bisa diharapkan menertibkan pelanggaran pemasangan atribut partai,'' tutur seorang kader partai yang tak memiliki dana untuk memasang banyak bendera.

Di Sragen Kota saat ini masih banyak atribut partai, bendera, serta posko yang ditempeli atribut partai.

Imbauan Panwas Pemilu sudah disampaikan ke sejumlah partai. Namun saat batas waktu pencopotan atribut partai Sabtu (6/3) pukul 06.00 ternyata KPU tak mampu berbuat banyak. Sejumlah partai seperti PDI-P, Partai Golkar, PAN, Partai Pelopor, PKB, PPP masih memasang bendera besar di Sragen Kota serta daerah pinggiran.

Partai baru yang tak memiliki dana cemburu melihat pemandangan kemerebakan bendera di perkotaan.

Batal

Wakil Ketua Panwas Pemilu Dodok Sartono SE mengakui pernah menyurati partai dan memberikan batas waktu pencopotan atribut partai hingga Sabtu pukul 06.00. Namun sejumlah partai tidak menurunkan atribut masing-masing.

Rencananya, Sabtu pagi lalu Panwas Pemilu dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Polisi Pamong Praja membersihkan atribut tersebut.

''Kami menunggu aparat Kantor Kesatuan Bangsa di kantor Panwas. Ternyata mereka tidak hadir untuk membersihkan atribut partai,'' tutur Dodok Sartono. Panwas Pemilu juga kesulitan menghubungi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Drs Sarwaka.

''Padahal, sebelumnya sudah janji dan Kesatuan Bangsa ingin meminta bantuan Dinas Kebersihan Pertamanan serta Satuan Polisi pamong Praja untuk membersihkan atribut yang terpasang sebelum waktu kampanye 11 Maret 2004,'' tutur dia.

Akibatnya, razia atribut partai yang direncanakan Sabtu batal dilaksanakan. Aparat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sabtu lalu sulit dikontak karena mempersiapkan penyambutan Presiden Megawati.(nin-14g)