Mega Waswas, KPU Tenang

• Pemerintah Terjunkan Tim Pemantau Pemilu

SURABAYA-Tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2004 sudah mendekati masalah yang krusial, seperti masa kampanye yang ditetapkan mulai 11 Maret mendatang. Bersamaan dengan itu, suhu politik makin memuncak berbarengan dengan manuver calon presiden yang berusaha mencari dukungan ke sana kemari. Kondisi ini ternyata menjadikan Presiden Megawati sangat waswas dan khawatir, sehingga dia memerintahkan jajaran birokrasi melakukan pemantauan dan pengamanan langsung.

Sementara Ketua KPU Pusat Nazaruddin Syamsuddin menyatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Tenang-tenanglah karena persiapan pemilu oke-oke saja," kata dia.

Di tempat terpisah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo Sabtu lalu di Surabaya mengatakan, kegiatan pemantauan kesiapan pemilu ini jangan diartikan pemerintah mengintervensi KPU dan Panwas Pemilu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Hal itu diungkapkan saat memberikan pengarahan di hadapan anggota KPU dan panwas pemilu se-Jatim, pimpinan parpol, caleg, calon anggota DPD, dan kapolres dan dandim se-Jatim.

Langkah yang dilakukan pemerintah tersebut, menurut dia, dilatarbelakangi kekhawatiran Presiden Mega soal pemilu. Sebab, di media massa sering diberitakan bahwa ada banyak persoalan menyangkut logistik dan aspek lainnya terkait Pemilu 2004.

Kekhawatiran Presiden Mega tersebut, katanya, diungkapkan ketika dia bersama dengan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Mendagri Hari Sabarno, Ketua KPU Prof Dr Nazaruddin Syamsuddin, dan Ketua Panwas Pemilu Dr Komaruddin Hidayat bertemu Presiden Mega. Pertemuan berlangsung sekitar akhir bulan Februari 2004.

"Dari situ ada perintah instan dari Presiden untuk memantau kesiapan menghadapi Pemilu 2004," jelasnya.

Tentu pemantauan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data dan fakta valid dari daerah-daerah terkait berbagai aspek pemilu. Seperti logistik pemilu, distribusi logistik, panitia penyelenggara, kesiapan petugas keamanan, dan lainnya.

"Jadi, tak ada pikiran jauh-jauh seperti yang berkembang di media massa sekarang," tandas Bambang Kesowo yang asli Sragen Jateng ini.

Memang, kegiatan pemantauan kesiapan Pemilu 2004, khususnya di bidang keamanan, menimbulkan kontroversi di tataran nasional. Sebab, kegiatan tersebut tak melibatkan secara langsung Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono. Yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Mensesneg Bambang Kesowo, Mendagri Hari Sabarno, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar, dan Kepala BIN Letjen (Purn) AM Hendropriyono.

Tak dilibatkannya Menko Polkam melahirkan rumor politik. Yakni karena menteri asal Pacitan Jatim itu kini jadi pesaing Presiden Mega dalam perebutan jabatan presiden pada Pemilu 2004. SBY, julukan Susilo Bambang Yudhoyono, dicalonkan Partai Demokrat. Politikus berlatar belakang militer ini juga kabarnya diincar PAN sebagai cawapres mendampingi pencalonan Amien Rais sebagai capres.

Polemik ini sampai menyeret suami Presiden Mega, Taufiq Kiemas, dalam pusaran kontroversi. Bahkan, Taufiq melontarkan pernyataan bahwa SBY merupakan pejabat kekanak-kanakan akibat tak dilibatkannya secara langsung dalam kegiatan pemantauan Pemilu 2004 ke daerah-daerah.

"Kami jangan ditafsirkan sebagai tim pemantau Pemilu 2004. Kami bukan itu. Tapi kami sekadar mengecek sekaligus memantau kesiapsiagaan persiapan pemilu," tandas Bambang Kesowo. Langkah aksi ini dipandang perlu dan memiliki nilai strategis, menurut Kesowo, karena tanggung jawab terakhir sukses atau tidak Pemilu 2004 berada di tangan Presiden.

Dan pemantauan itu tak mungkin dilakukan secara keseluruhan di semua provinsi. Karena itu, tim ini mengecek secara random kesiapsiagaan persiapan di beberapa provinsi yang dianggap penting.

"Dan Presiden Mega memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada KPUD dan panwas pemilu daerah demi kesuksesan pemilu."

Mengenai kesiapsiagaan petugas menghadapi pemilu, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengemukakan, "Secara khusus

kerawanan tak ada. Tapi kerawanan yang harus kita perhatikan adalah saat kampanye dan pemungutan suara.''

Oke-oke Saja

Lembaga lain boleh waswas, namun KPU tetap yakin dan optimistis perhelatan demokrasi rakyat itu bisa digelar sesuai dengan jadwal, yakni 5 April 2004. "Secara umum persiapan oke-oke saja kok," tegas Ketua KPU Prof Dr Nazaruddin Syamsuddin MA, di Surabaya, Sabtu (6/3).

Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan langsung yang dilakukan di Sumatera dan Jatim, pihaknya optimistis pemilu legislatif dan anggota DPD mampu digelar 5 April. Begitu pula pilpres putaran pertama bisa dilaksanakan 5 Juli. Secara umum, persiapan di daerah-daerah sudah mantap dan tak menemukan kendala berat.

"Kalau melihat perkembangan di daerah beberapa hari lalu di Sumatera dan Jatim, saya tambah yakin berlangsung sebagaimana kita rencanakan. Sedangkan di pusat pun persiapan berjalan lancar," tambahnya.

Sikap optimistis Nazaruddin ini berbanding terbalik dengan kekhawatiran Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lemhanas. Kedua lembaga negara ini khawatir Pemilu 2004 tak mampu digelar sesuai dengan rencana awal. Satu di antara faktor penyebabnya adalah banyaknya agenda persiapan yang dilakukan KPU ternyata tak berjalan sesuai dengan rencana.

Menurut Nazaruddin, saat ini KPU sedang memproses percetakan surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI dan DPD. Setelah itu, beberapa hari kemudian dicetak kertas suara untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

"Dan soal pengiriman logistik ke daerah-daerah terpencil, menurut catatan KPU Pusat, hampir mendekati 100%. Masalahnya adalah di daerah selalu ada penambahan TPS. Ini yang mengakibatkan kekurangan logistik. Kalau itu berlangsung terus sampai pemilu, logistik kan nggak pernah cukup. Jadi, mesti ada

batasnya. Nggak bisa terus berjalan seperti ini. Tapi secara umum persiapan oke-oke saja. Saya yakin sebelum tanggal 25 Maret 2004 keperluan logistik pemilu sudah sampai di daerah." (G14-33,78t)